BEKASI, KBEonline.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) terus menggenjot program rumah tidak layak huni (rutilahu) pada 2026. Target perbaikan melonjak hampir dua kali lipat, dari 1.670 unit tahun ini menjadi 3.000 unit tahun depan.
Tak hanya jumlahnya, nilai bantuan per unit juga naik signifikan. Jika sebelumnya hanya Rp20 juta, kini pemerintah menyiapkan Rp40 juta untuk setiap rumah, dengan alokasi Rp35 juta untuk material dan Rp5 juta untuk ongkos tukang.
“Dengan kenaikan ini, kualitas bangunan akan lebih baik, material lebih kuat, dan partisipasi masyarakat juga semakin ditingkatkan,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir kepada Cikarang Ekspres.
Baca Juga:Kuliner Malam di Purwakarta: 5 Tempat Makan Enak yang Wajib Dicoba Jika Sedang Berkunjung ke PurwakartaRekomendasi Tempat Makan Murah yang Wajib Dicoba Jika Sedang Nyantai atau Liburan ke Purwakarta
Namun, program rutilahu ini tetap terbentur syarat kepemilikan lahan. Menurut Chaidir, banyak usulan warga yang ditolak karena rumah berdiri di bantaran kali, tanah negara, atau tanah kas desa.
“Ketentuannya harus ada alas hak yang jelas agar rumah tetap berdiri kokoh dan tidak rawan penggusuran di kemudian hari,” imbuh.
Dari segi aturan, Chaidir menegaskan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) terkait program rutilahu masih dalam pembahasan bersama Bagian Hukum Pemkab Bekasi. Menurutnya, aturan dasarnya sudah ada, hanya ada beberapa poin yang direvisi.
“Perubahan utamanya terkait kenaikan nilai bantuan dari Rp20 juta menjadi Rp40 juta, serta penyesuaian aturan partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, kasus rumah Bu Khodijah di Cibarusah akan tetap mendapat perhatian. Rumahnya yang lapuk dan rusak akibat hujan deras tidak masuk program reguler, tetapi akan dibangun melalui skema bantuan kebencanaan dengan nilai Rp40 juta.
“Jadi fisik untuk rutilahu di tahun 2025 udah selesai semua. Kebetulan informasi dari pak lurah sama RT itu habis ada hujan besar. Jadi hujan besar sehingga mungkin karena emang sudah lapuk. Jadi ya kita menggunakan skema kebencanaan seperti itu. Targetnya segera, dalam satu hingga dua bulan ke depan, setelah proses administrasi selesai,” tandasnya. (Iky)