Ade mengaku selama delapan bulan menjabat banyak pembenahan yang tengah dijalankan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga sektor ketenagakerjaan. Ia menekankan, Kabupaten Bekasi dengan 3,2 juta penduduk dan lebih dari 7.000 industri tidak bisa mengabaikan nasib buruh. “Saya ini milik rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kita harus bergotong royong menekan angka pengangguran, memperbaiki birokrasi, dan memastikan kesejahteraan buruh,” ujarnya. Bupati juga menyinggung kasus perselisihan buruh dengan PT Yamaha Musik Produk Asia. Menurutnya, perkara itu berhasil dimenangkan buruh berkat dukungan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah kita kawal hingga tingkat kementerian. Pak Menteri langsung memberikan apresiasi kepada buruh Kabupaten Bekasi,” kata Ade. Ia menambahkan, selain sengketa ketenagakerjaan, pemerintah juga mengawal kasus-kasus lain seperti pelecehan di tempat kerja.
“Kami fasilitasi sesuai aturan, bahkan menginisiasi langkah hukum jika diperlukan,” tegasnya. Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Surohman, yang hadir bersama rekan-rekan dewan, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh aspirasi buruh. “Semua tuntutan yang disampaikan sudah dijawab Pak Bupati. Kami di Komisi IV akan terus mengawal, terutama terkait UMK dan UMHK 2026 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Kabupaten dan provinsi wajib menetapkan UMK dan UMHK. Kami pastikan rekomendasi ini tidak berhenti di atas kertas,” katanya. Terkait PHI, ia menyebut sudah mendorong dalam berbagai rapat, termasuk dengan Dinas Tenaga Kerja. “Penegasan sudah ada dari Bupati. Tinggal bagaimana pengadilan negeri merespon pembentukan PHI di Bekasi,” ucapnya. Politisi Partai Buruh itu juga menegaskan bahwa kasus Yamaha Musik menjadi catatan serius DPRD. “Kalau perlu jabatan saya sebagai dewan dipertaruhkan, yang penting persoalan Yamaha tuntas. Kabupaten Bekasi harus kondusif, aman, dan tertib agar investasi masuk, tapi hak buruh tetap ditegakkan,” tandasnya. (Iky/mhs)