KBEonline.id- Persoalan sampah menjadi perhatian serius dewan. Komisi I DPRD Jabar menggelar Rapat Kerja Pembahasan Evaluasi Perijinan dan Kerjasama. Hanya saja anak buah Gubernur KDM Kepala Bapeda Jabar mangkir dari rapat.
Diketahui rapat itu digelar Komisi 1bbersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional Dinas Lingungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Barat), Direktur Utama PT. Bukaka Teknik Utama Tbk, Direktur Utama PT. Jabar Environmental Solutions (JES), di Bandung (25/9/2025).
Beberapa agenda penting dibahas dalam rapat tersebut, salah satunya persoalan sampah di Jawa Barat.
Baca Juga:Pahlawan Devisa Indonesia, Karawang Kirim Ribuan PMI, Malaysia dan Taiwan Paling Diminati Kadisdik Wawan akan Tinjau Lahan SMP Usulan Lurah Warung Bambu
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Dindin Abdullah Ghozali menyatakan bahwa penyebab utama permasalahan sampah diantaranya meningkatnya timbulan sampah; dominasi sampah rumah tangga dan makanan; keterbatasan infrastruktur TPA; kurangnya partisipasi masyarakat.
“Dari keempat penyebab tersebut, bisa diatasi dengan mekanisme KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), TPA tidak hanya menjadi tempat timbunan sampah. Ada pemanfaatan lain seperti menjadi sumber energi listrik,” ujar politisi PKB.
Dindin menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan PT JES (Jabar Environmental Solutions) dalam mengelola dan membangun Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legoknangka.
Proyek ini bertujuan mengelola sampah di Cekungan Bandung mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat serta Garut.
“Kolaborasi Pemprov Jabar dan PT JES menjadi solusi berkelanjutan untuk persoalan sampah di wilayah tersebut. Namun belum terlaksana karena belum ada penegasan dari Kementerian ESDM bahwa listrik yang dihasilkan oleh PT JES ini dibeli oleh PLN,” tegas Dindin.
Menurut Dindin, penegasan dari Kementerian ESDM jangan menjadi batu sandungan dalam proyek tersebut. Pihak PT JES bisa memulai pembangunan, karena pemerintah pasti mengupayakan.“Seandainya hari ini penegasan itu dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, progres pembangunan TPPAS