Saya kira pemerintah provinsi harus punya sense of crisis. Tidak boleh membiarkan diri tersandera oleh kontrak kerjasama yang tidak adil. Harus melakukan langkah terobosan.
Evaluasi dan menyusun langkah terobosan itu solusinya. Misalnya, kita bisa meminta jaminan ke PT JES bahwa pembangunan pasti jalan dan dilakukan dalam waktu 2 tahun dan sebagai jaminan diminta menempatkan dana investasi di bank nasional yang kita tunjuk sesuai nilai investasi sebagai bukti mereka memiliki dana.
Jadi ada keadilan dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyiapkan fasilitas untuk investasi.
Baca Juga:Pahlawan Devisa Indonesia, Karawang Kirim Ribuan PMI, Malaysia dan Taiwan Paling Diminati Kadisdik Wawan akan Tinjau Lahan SMP Usulan Lurah Warung Bambu
Pengelolaan sampah ini merupakan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sehingga aspek bisnis pengelolaan sampah tidak boleh lebih utama dari terselenggaranya pelayanan.
Komisi 1nmeminta kepada Bappeda untuk memiliki sensitifitas krisis dalam pengelolaan sampah. Kami juga meminta kepada pemerintah provinsi untuk mengevaluasi kerjasama yang sudah dilakukan dan menyusun langkah terobosan yang bisa mempercepat pembangunan sarana pengelolaan sampah. ****