KBEONLINE.ID – Kabupaten Bekasi resmi mencatatkan diri sebagai daerah dengan realisasi rumah subsidi terbanyak se-Indonesia. Melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebanyak 9.537 unit rumah berhasil dibangun dan disalurkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyebut capaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata keberpihakan pemerintah pusat terhadap rakyat kecil yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau.
“Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena Kabupaten Bekasi mendapatkan realisasi KPR subsidi terbanyak, yakni sebanyak 9.537 unit rumah. Ini bukan hanya sebuah angka, tetapi wujud nyata keberpihakan pemerintah pusat terhadap rakyat kecil yang sangat membutuhkan hunian layak dan terjangkau,” ujar Ade Kuswara Kunang kepada Cikarang Ekspres.
Baca Juga:Pemdes Serang Gelar Musrenbangdes, Bahas Perencanaan Pembangunan PLN UP3 Karawang Dukung Industri Otomotif, PT Indonesia Kyoueisakyu Resmi Naik Daya
Ade menambahkan, keberhasilan ini juga menegaskan posisi Kabupaten Bekasi sebagai daerah strategis yang menjadi episentrum pembangunan rumah subsidi nasional. Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya perencanaan tata ruang agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru
“Kami mengajak para pengembang agar membangun perumahan rakyat dengan perencanaan yang terintegrasi, memperhatikan akses jalan, air bersih, hingga ruang terbuka publik,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa Kabupaten Bekasi menempati posisi pertama dengan realisasi 9.537 unit rumah subsidi. Disusul Kabupaten Bogor dengan 7.028 unit, Kabupaten Tangerang 5.594 unit, Kabupaten Karawang 4.765 unit, dan Kota Kediri 4.251 unit.
“Kabupaten yang terbesar adalah Kabupaten Bekasi. Kemudian Bogor. Ini data yang kami terima,” kata Ara.
Ia menambahkan, program KPR Sejahtera FLPP menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan jumlah rumah subsidi secara signifikan. Tahun ini, targetnya naik dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 350.000 unit.
Selain itu, program ini juga diperkuat dengan sejumlah kebijakan pro-rakyat, di antaranya pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah. (Iky)