KBEonline.id – Pemerintah pusat resmi menetapkan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angkanya menyusut drastis menjadi Rp 650 triliun, turun 24,8 persen dari proyeksi tahun 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus siap menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan, termasuk Kabupaten Bekasi. Mengacu pada APBD 2025, daerah ini menerima TKD sebesar Rp3,734 triliun atau hampir 45 persen dari total APBD senilai Rp8,302 triliun.
Dengan pemangkasan tersebut, diproyeksikan Kabupaten Bekasi akan kehilangan alokasi sekitar Rp 1 triliun pada tahun 2026.
Baca Juga:DJ Semalam Suntuk Rilis Single ke 2 Berjudul Aku Ra Popo, Simak StreamingnyaMulai Sekarang Jangan Coba-coba Parkir Sembarang di Jalan Tuparev, Kalau Tak Mau Diangkut Dishub
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, mengaku pihaknya tengah menyiapkan langkah strategis agar roda pembangunan tidak terhambat.
Ia telah menginstruksikan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) untuk menggali sumber pendapatan lokal secara maksimal.
“Nah kan kita juga ada pemotongan sekitar 1,5 triliun tuh. Itu anggaran dipusat dipotong lah untuk Kabupaten Bekasi. Berarti kan gali potensi ini harus benar-benar maksimal. Ya saya juga menyampaikan, saya koordinasi ke TAPD kita, rumusan-rumusan bagaimana nih, gitu kan,” ujar Ade Kuswara Kunang pada kbeonline.id.
Salah satu opsi yang kini tengah digodok adalah pembukaan sektor pendapatan baru melalui retribusi limbah industri logam. Menurut Ade, pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah produksi berpotensi menjadi penyumbang tambahan pendapatan daerah.
“Dan saya punya ide, salah satunya ya untuk mendorong retribusi sampah produksi logam. Nah ini kan biasanya nih, pengusaha limbah ini beli ke pabrik nah limbah yang dihasilkan dari produktivitas ekonomi dari pabrik tersebut, itu kita akan dikenakan retribusi. Jadi yang bayar bukan pengusaha limbah, tetapi pabriknya. Tapi ini perlu digodok lagi, masih dikonfirmasi lagi lebih lanjut lagi,” imbuhnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Bekasi itu menegaskan, meski menghadapi tekanan fiskal akibat pemangkasan TKD, dirinya tetap berkomitmen memastikan anggaran daerah kembali untuk kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan disebutnya akan tetap menjadi prioritas.
Baca Juga:Saat Kepergok Maling Motor Ini Loncat ke Irigasi CKM Bengle, Ga Bisa Naik ke Darat Ditarik Alat BeratAlam dan Budaya manusia Terhubung Lintas Waktu melalui Ingatan Kuno dan Tantangan Ekologis Masa Kini
“Jadi kita kalau misalkan anggaran gede, fisikalnya gede, kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Kita kembalikan ke bentuk pembangunan sarana prasana pendidikan, pembangunan jalan, drainase, kesehatan dan lainnya,” tandas Ade. (Iky)