“Kalau ada kejadian, Forkopimda harus maju bersama. Pengawasan harus jelas dan terkoordinasi agar tidak ada hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Dedy Irwan Virantama, juga memastikan pendampingan hukum terhadap program MBG sudah dilakukan sejak awal. Ia berharap seluruh pihak menaati aturan dan meningkatkan kehati-hatian.
“Kepercayaan publik harus dijaga,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, menyatakan DPRD siap mendukung penuh program MBG, baik dari sisi regulasi maupun anggaran. Ia menilai program ini menyentuh kebutuhan langsung masyarakat.
Baca Juga:Ini Empat Terduga Pelaku Predator Seks di Karawang dan Bekasi: Korbannya Anak Tiri hingga Wanita DisabilitasMasuk Program Presiden Prabowo, 2.400 Ton Sampah Per Hari di Bekasi Mau Dikonversi Jadi Energi Listrik
“Kami akan mengawal agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi siswa,” ujarnya.
Meski begitu, Forkopimda mengakui program MBG di Karawang masih terdapat beberapa kendala keterbatasan. Hingga kini, baru 53 dapur yang beroperasi, sementara targetnya mencapai 200 dapur. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas dapur sekolah, distribusi bahan pangan, serta pengawasan kualitas gizi.
Dengan melibatkan ahli gizi dari BGN, Dinkes, serta kolaborasi dengan asosiasi jasa katering, pemerintah berharap standar menu harian dapat terjaga. Program ini ditargetkan menyasar lebih dari 1.000 SD, juga SMP, SMA/SMK, hingga ibu hamil. Bupati menegaskan, konsistensi dan kepatuhan pada SOP menjadi kunci kesuksesan MBG di Karawang. (aufa/mhs)