KARAWANG – Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pengembangan potensi wisata di wilayah selatan Karawang. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kawasan ekowisata air dan pengolahan sampah yang saat ini tengah digarap oleh pemerintah Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang yang belum lama ini menempati peringkat kedua di Jawa Barat dalam program Gapura Sabta Pesona yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat.
Menurut Aep, semangat aparatur desa dalam mengembangkan potensi lokal patut diapresiasi. Ia menyebut pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi akses utama menuju kawasan wisata tersebut.
“Sebagai Pemda, kami akan selalu support. Alhamdulillah, insyaallah dukungan ini juga menyentuh langsung masyarakat, khususnya UMKM dan Pariwisata,” ujar Aep pada Selasa, (30/9).
Baca Juga:Bupati, Dandim, Kapolres Hingga Kajari Karawang Bilang Begini kepada 53 Pengelola Dapur SPPGIni Empat Terduga Pelaku Predator Seks di Karawang dan Bekasi: Korbannya Anak Tiri hingga Wanita Disabilitas
Aep menekankan bahwa program-program pemberdayaan masyarakat tidak boleh dihambat. Ia bahkan telah berpesan kepada Sekretaris Daerah agar memastikan berbagai kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat tetap berjalan.
Dalam kesempatan itu, Aep juga menyinggung sejumlah proyek pembangunan, termasuk kawasan pendidikan di Darwin dan Pisang Sambo. Ia menyebut sekolah di Pisang Sambo telah masuk daftar cagar budaya dan kembali mendapatkan intervensi pembangunan.
“Untuk Pisang Sambo, kalau tidak salah anggarannya sudah mencapai Rp2 miliar. Itu sekolah yang sangat luar biasa dan menjadi kekayaan Karawang yang tidak dimiliki kabupaten lain,” jelasnya.
Meski demikian, Aep mengakui dalam peraihan peringkat kedua se-Jawa Barat mengartikan bahwa masih ada sejumlah kekurangan, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan. Ia menyarankan agar pemerintah desa dapat bersinergi dengan Pemkab melalui alokasi dana desa, sementara pemerintah daerah juga siap memberikan intervensi tambahan melalui Dinas Lingkungan Hidup. (auf/mhs)