KBEonline.id – Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Bekasi terpaksa berjalan pincang. Satu kursi anggota legislatif dibiarkan kosong sejak lama akibat terseretnya Soleman, mantan Wakil Ketua DPRD, dalam kasus dugaan perkara penerimaan gratifikasi selaku penyelenggara negara.
Kursi kosong ini tidak sekadar persoalan administrasi, tapi berimbas pada melemahnya posisi PDIP dalam alat kelengkapan dewan. Hampir semua forum strategis mulai dari pembahasan anggaran hingga musyawarah internal dewan tidak terisi penuh oleh kader banteng moncong putih.
“Di Banggar memang kosong harus diisi, kita kekurangan gitu kan. Ketika kita musyawarah pembahasan anggaran, itu ya fraksi PDI Perjuangan ya gak ada orang selain Nyumarno, saya melihatnya disitu. Jadi memang kekurangan, harus segera diisi,” ujar Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara Kunang kepada Cikarang Ekspres.
Baca Juga:4 Siswa SD dari Karawang Juara 1 Ajang Sepakbola U 10 Malaysia Borneo Football Cup 20257 Waterpark di Kota Bekasi: Alternatif Liburan Seru Keluarga yang Membuat Hidup Lebih Bahagia
Ade mengungkapkan, sebetulnya pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi juga sudah mendorong agar mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dilakukan. Administrasi persyaratan pun telah disiapkan. Namun proses tersendat karena status hukum Soleman belum inkrah alias belum berkekuatan tetap.
“Kalau saya sih enggak ada persoalan, gak ada masalah, memang kita kosong, kekurangan. Saya sudah mediasi dengan Ketua DPD, dengan DPP PDI-Perjuangan juga bahwa ini harus segera diganti, harus segera dilaksanakan PAW,” tegas Ade.
Disinggung mengenai tujuan menempuh administrasi dan menyiapkan sosok pengganti Soleman ketika nanti ingkrah dalam putusan sidang, Ade menyebut agar langsung ada gantinya.
“Tujuannya ketika nanti ingkrah putusan sidang Suleman langsung ada gantinya? Ya seharusnya begitu, ini lagi proses, kalau saya sih salah satu yang menggagas harus segera diisi karena ini kan sudah terlalu lama juga,” imbuhnya.
Untuk sementara, struktur fraksi terpaksa dirombak. Usup Supriatna didorong menggantikan Soleman sebagai Wakil Ketua DPRD sekaligus menempati kursi di Banggar dan Banmus. Sedangkan Nyumarno diarahkan ke Komisi III, yang menangani isu pembangunan Infrastruktur dan lain sebagainya.
“Kalau arahan saya ini kenapa dia Nyumarno di Komisi 3? Karena ini berkaitan dengan pembangunan, infrastruktur dan sebagainya, mungkin dia bisa nanti memberikan dorongan-dorongan kepada kawan-kawan legislatif dari fraksi lain untuk memperjuangkan hak-hak rakyat,” tandas Ade. (Iky)