KABUPATEN BEKASI – Sebuah gerakan satire lahir di Kabupaten Bekasi. Sejumlah warga dan aktivis menggelar aksi unik: patungan mengirim uang ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik Pemerintah Kabupaten Bekasi. Nominalnya tak seberapa, Rp5.000 hingga Rp10.000 per orang. Bukti transfer dengan catatan bernada satire “Bantu-bantu saja ya” atau “Naikkan PAD” menyebar luas di media sosial dan grup WhatsApp. Aksi ini menjadi obrolan publik, menyulut tawa sekaligus getir di tengah situasi fiskal Bekasi yang kian terhimpit.
Latar aksi ini tak muncul tiba-tiba ketika pmerintah pusat mengumumkan akan memangkas dana transfer ke daerah dalam RAPBN 2026. Kabupaten Bekasi, yang selama ini menggantungkan belanja publik pada transfer pusat, ikut terdampak.
“Maka kami memahami dengan kekurangan itu maka pemerintah daerah saat ini kekurangan uang. Sebagai masyarakat yang cinta akan daerahnya, kami membantu. Tapi memang kemampuan kami membantu itu terbatas, jadi seadanya,” kata Adi kepada Cikarang Ekspres.
Baca Juga:Sejarah Ganja Sintetis dan Awal Mula Sinte Menyebar di IndonesiaPolisi Tangkap Penjual Tembakau Sintetis di Karawang Kota, Pemasok Berinisial 'M' Masih Diburu
Adi menyatakan bahwa dengan aksi ini baik pemerintah maupun DPRD menyadari kondisi keuangan daerah, sekaligus memutar otak untuk menggali potensi yang ada.
“Karena kan memang yang dibutuhkannya banyak. Apalagi kan harus ada anggaran untuk tunjangan rumah para anggota dewan. Jadi kami ingin berkontribusi, membiayai kebutuhan tunjangan para pejabat itu,” imbuhnya.
Inisiator aksi lainnya, Imam (33) mengaku gerah dengan kondisi keuangan daerah. Namun dari kondisi tersebut, tidak ada pihak yang bisa benar-benar mencari solusi. Bahkan tidak sedikit pihak yang hanya bisa memersoalkan tanpa menyelesaikan.
“Jangan kebanyakan retorika, langsung aja punya duit mah nyumbang buat kemajuan kampung halaman. Pokoknya harus terlihat keren walaupun lagi efisiensi,” tandasnya.
Sebelumnya, diketahui pemerintah pusat resmi menetapkan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angkanya menyusut drastis menjadi Rp650 triliun, turun 24,8 persen dari proyeksi tahun 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus siap menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan, termasuk Kabupaten Bekasi. Mengacu pada APBD 2025, daerah ini menerima TKD sebesar Rp3,734 triliun atau hampir 45 persen dari total APBD senilai Rp8,302 triliun. Dengan pemangkasan tersebut, diproyeksikan Bekasi akan kehilangan alokasi sekitar Rp1 triliun pada tahun 2026.