KBEonline.id – Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang hingga akhir Triwulan III Tahun 2025 baru mencapai 70,16 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian pada periode yang sama di tahun 2024 yang mencapai 74,53 persen.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang, Eka Sanatha, menyebut capaian pendapatan daerah hingga Triwulan III 2025 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya.
Ia menilai hal ini perlu menjadi perhatian bersama untuk mendorong optimalisasi penerimaan di sisa waktu tahun anggaran.
Baca Juga:Stop Permainan Tata Ruang Karawang, KBC Desak DPRD dan Pemkab Segera Sahkan RDTRKirei Salon Spa Muslimah Perumnas Karawang, Surga Kecantikan Khusus Wanita yang Bikin Betah!
“Capaian ini menunjukkan adanya perlambatan dalam penerimaan pendapatan daerah jika dibandingkan tahun lalu,” ujar Eka, Jumat (3/10).
Namun, kata Eka, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) justru mencatat realisasi pendapatan yang sangat baik, seperti DPMPTSP sebesar 145,09 persen, DPUPR 93,05 persen, Dinas Kesehatan 84,35 persen, Disnakertrans 81,52 persen, dan Dinas Perikanan 80,47 persen.
Sementara dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi yang tercatat hingga akhir triwulan ketiga mencapai 76,45 persen. Capaian ini juga lebih rendah dibandingkan realisasi PAD tahun lalu yang mencapai 84,63 persen.
“Rendahnya realisasi PAD disebabkan beberapa kebijakan pemerintah, seperti diskon tarif listrik yang berdampak pada turunnya penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor listrik, serta kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0 persen untuk rumah subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” jelasnya.
Selain itu, Eka menambahkan bahwa menurunnya transaksi jual beli serta pemindahtanganan tanah dan bangunan di masyarakat juga menjadi faktor rendahnya penerimaan dari sektor BPHTB.
Untuk pendapatan transfer, realisasinya juga belum menggembirakan. Sampai dengan Triwulan III 2025, capaian baru mencapai 66,71 persen, lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 71,65 persen.
Berbanding terbalik dengan pendapatan, realisasi Belanja Daerah justru menunjukkan tren positif. Hingga akhir Triwulan III 2025, realisasi belanja mencapai 58,86 persen, lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 54,75 persen.
Baca Juga:DILUAR DUGAAAN, 4 Bintang Persib Berlabel Pemain Timnas Angkat Kaki dari Persib Bandung, Ini Alasannya! ‎Anggota DPR RI Putih Sari: Program MBG Harus Berjalan dengan Standar Zero Accident ‎
“SKPD dengan realisasi belanja tertinggi yakni Bekesbangpol sebesar 79,23 persen, BPKAD 70,23 persen, Satpol PP 67,99 persen, Inspektorat 67,29 persen, dan Dinas Kesehatan 66,71 persen,” ungkap Eka.
Ia menyatakan bahwa membaiknya kinerja SKPD dalam merealisasikan belanja daerah adalah bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mendorong percepatan pembangunan.