KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi memutuskan untuk tak lagi membeli kendaraan dinas baru di tahun 2026. Sebuah langkah yang sekilas terdengar hemat, tapi di sisi lain mengundang tanda tanya: apakah benar efisien, atau hanya sekadar ganti kemasan dalam belanja kendaraan pejabat.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dengan percaya diri menyatakan bahwa tahun depan tak ada pengadaan mobil dinas baru. Justru, kendaraan lama yang usianya sudah lebih dari tujuh tahun akan dijual.
“Kami tidak melakukan pengadaan. Justru kendaraan-kendaraan dinas yang ada, yang umurnya sudah lebih dari tujuh tahun, itu kami jual sehingga ada pendapatan,” kata Tri, Senin (13/10/2025).
Baca Juga:KDM-Om Zein Hadiri Puncak 50 Tahun Indorama, Bos Perusahaan Purwakarta Ini Jadi Orang Terkaya Keempat RI7 Saksi Pembunuhan Dina Oktaviani Sudah Diperiksa, Opik dan Robi Bantu Heryanto Buang Jasad Korban
Pendapatan dari hasil penjualan mobil itu, lanjut Tri, bukan untuk menambal anggaran publik lain, melainkan dialihkan untuk menyewa kendaraan berbasis listrik.
Menurutnya, langkah ini justru lebih efisien. Pemerintah tak perlu lagi keluar biaya perawatan dan BBM, yang selama ini menjadi beban tambahan di pos belanja daerah.
“Pendapatan akan digunakan untuk melakukan sewa. Karena sewa mobil listrik ini kan jadi murah. Kami tidak perlu lagi ngasih biaya operasional, karena biasanya pejabat itu dapat BBM dan lain sebagainya. Jadi justru melakukan pengiritan dalam rangka efisiensi,” ujarnya.
Namun, di tengah wacana efisiensi itu, sebagian pihak menilai langkah tersebut justru bisa memunculkan persepsi baru: penghematan yang berwajah modernisasi. Bukannya menekan pengeluaran, bisa jadi sekadar mengganti pola konsumsi dari “beli” menjadi “sewa” yang dalam jangka panjang belum tentu lebih murah.
Apalagi, rencana ini muncul di saat publik Bekasi masih menyoroti berbagai masalah krusial lain, mulai dari infrastruktur yang belum merata, hingga lesunya roda ekonomi daerah. (bbs/mhs)