Ancaman tersebut bahkan mencakup pembongkaran pembangunan yang dilakukan secara asal-asalan oleh pemborong atau pengusaha. Selain itu, Bupati Saepul juga menegaskan tidak akan menyetujui pencairan proyek pembangunan sebelum dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Inspektorat.
“Jika ada pekerjaan pembangunan infrastruktur ternyata tidak sesuai spesifikasi, akan dibongkar lagi, dan tidak akan dicairkan sebelum pemeriksaan Inspektorat,” tegasnya. Ini adalah langkah pencegahan agar tidak ada dana publik yang terbuang sia-sia.
Kebijakan ini diterapkan karena anggaran pembangunan merupakan uang masyarakat yang dihasilkan dari pajak. “Pemerintah mengumpulkan pajak sedikit-sedikit, dari sektor pajak parkir serta sektor pajak lainnya untuk melakukan pembangunan. Jadi para pengusaha (kontraktor), jangan asal membangun,” jelas Bupati.
Baca Juga:Hari Ini Berkas dan Rekam Jejak Tiga Pejabat Calon Sekda di Bekasi Diperiksa PanselTangis Warga Pecah Ketika Alat Berat Gusur Ratusan Bangunan Liar di Cikarang Utara
Bukan cuma bupati, Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin pun juga belakang ini sering sidang ke titik proyek. Teranya ia mlakukan sidak proyek rekonstruksi jalan Ciramagirang-Ciramahilir.
Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 2.413.643.200 dengan sumber dana APBD tahun anggaran 2025 dan waktu pelaksanaan 90 hari kalender, dikerjakan oleh CV Adhi Jaya Makmur. Jumat (10/10/2025).
Dalam sidak yang diunggah di akun TikTok pribadinya, @bangwabup.purwakarta, Wakil Bupati menemukan kejanggalan pada proyek tersebut. “Ditemukan TPT yang aturannya tidak sesuai RAB, saat dibuka dengan pacul terlihat bawahnya bolong, kurang digali,” ungkapnya. (bbs/mhs)