Menurut Asep pemerintah daerah memahami kondisi warga dan terus berupaya mencari solusi terbaik bagi mereka.
“Alhamdulillah tadi sudah kita kasih masukan, memang mereka tinggal di bantaran kali yang fungsinya bukan untuk tempat tinggal. Dan alhamdulillah mereka sadar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sambil menyiapkan solusi jangka panjang, pemerintah melalui BPBD telah menyediakan tenda darurat bagi warga terdampak.
Baca Juga:Aksi Heroik Pemilik Dimsum di Cikarang Selatan Hadang Pencuri hingga Terjatuh BersamaRS Raja Faisal di Riyadh Jadi Rumah Sakit Pertama di Dunia Mengangkat Tumor Otak Robotik Bedah Saraf
“Kan kita harus menemukan solusinya. Bagaimanapun mereka manusia, jadi sambil memikirkan tempat tinggal tetap, BPBD menyiapkan tenda. Dan kalau tenda belum jadi, InsyaAllah di showroom saya dulu boleh digunakan sementara,” ucapnya.
Asep menyebut, solusi jangka panjang yang ditawarkan pemerintah adalah membantu warga agar bisa memiliki lahan atau rumah sendiri dengan cara yang terjangkau.
Ia mencontohkan, ada skema pembelian tanah kavling murah yang bisa dicicil mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 per hari, atau sekitar Rp300.000 per bulan. Dalam jangka waktu 10 hingga 15 tahun, warga bisa memiliki lahan sendiri secara sah.
“Ini pembelajaran buat kita. Kalau memang usahanya tukang rongsok, ya kita bantu cari kaplingan. Tanah kavling murah itu ada. Bisa dicicil harian atau bulanan, jadi mereka bisa menetap dan punya rumah di situ,” kata dia.
Selain itu, pemerintah juga mendorong warga yang sudah bekerja tetap untuk memanfaatkan program rumah tanpa uang muka (DP).
“Ada juga warga yang punya mobil, ada yang karyawan. Jadi bisa ambil rumah tanpa DP. Rumahnya sudah jadi, tinggal bayar Rp900 ribu atau Rp1 juta per bulan. Itu juga solusi,” ucapnya.
Menurut Asep, pemerintah hadir bukan hanya dalam bentuk bantuan sementara, tetapi juga dengan memberikan jalan keluar agar warga bisa memiliki tanah dan tempat tinggal yang lebih layak.
Baca Juga:Bandung Owners of ADV Rayakan 6 Tahun Kebersamaan Bertajuk “Stay Young To6ether”
“Jangan selalu berpikir pemerintah tidak hadir. Pemerintah hadir, selain membantu, juga memberikan solusi ke depan agar mereka punya jati diri, punya tanah, punya rumah sendiri,” ujarnya.
Terkait kekhawatiran meningkatnya angka kemiskinan ekstrem pasca penertiban, Asep menilai hal itu merupakan bagian dari proses menuju kehidupan yang lebih baik.