Menurut Rohman, pihaknya terus melakukan pengawasan ketat melalui kegiatan monitoring dan evaluasi di seluruh kios pupuk di Karawang.
DPKP melibatkan 194 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk memastikan distribusi dan harga pupuk sesuai ketentuan.
“Kami rutin melakukan monitoring dan pembinaan kepada kios maupun petani. Jika ditemukan kendala atau keluhan, PPL wajib melaporkannya agar segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Baca Juga:MENGEJUTKAN! Thom Haye Dicoret dari Skuad Persib Bandung vs Selangor FC di ACL Two, Ada Apa?Persib Vs Selangor FC, Fans Selangor FC Puji Kota Bandung: Dingin, Indah, Cocok untuk Liburan dan Honeymoon
Ia menambahkan, apabila ada laporan mengenai penjualan pupuk bersubsidi di atas harga HET, DPKP akan berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
“Setiap laporan terkait pelanggaran harga langsung kami teruskan ke pihak berwenang karena itu sudah menjadi ranah mereka,” katanya.
Untuk mendorong transparansi harga, DPKP juga mewajibkan seluruh kios menampilkan daftar HET secara terbuka.
“Kios sudah memasang daftar HET sehingga petani bisa langsung melihat harga resminya. Dengan begitu, tidak ada lagi alasan petani tidak tahu harga pupuk bersubsidi,” tambah Rohman.
Rohman menjelaskan, perbedaan harga antara pupuk subsidi dan non-subsidi disebabkan oleh perbedaan komposisi. Namun, kandungan pupuk subsidi telah disesuaikan dengan kebutuhan tanaman serta unsur hara tanah di Karawang.
“Komposisinya memang disesuaikan agar harganya tetap terjangkau tanpa mengurangi manfaat bagi tanaman,” tuturnya.
Ia juga memastikan pasokan pupuk di Kabupaten Karawang aman dan mencukupi kebutuhan petani.
Baca Juga:Muatan 16 Ton Geser, Truk Wingbox Terbalik di Bundaran Patung Kuda Jababeka, Begini Cerita Sang SopirCatatan Buruk Bojan Hodak Saat Hadapi Selangor FC, Mampukah Persib Patahkan Kutukan?
“Alhamdulillah, stok pupuk kita aman. Pabrik di Cikampek masih beroperasi normal dan distribusinya lancar,” kata Rohman.
Selain soal pupuk, DPKP juga menyoroti keluhan petani terkait kondisi jaringan irigasi yang banyak mengalami kerusakan.
“Masalah utama yang dikeluhkan petani justru irigasi. Banyak saluran tersier yang tertutup eceng gondok dan endapan, bahkan ada turap yang roboh sehingga air tidak sampai ke lahan ujung,” ungkapnya.
Menindaklanjuti hal itu, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menginstruksikan penggunaan alat berat (beko) milik pemerintah daerah untuk memperbaiki saluran irigasi.
“Bupati sudah mengeluarkan kebijakan agar beko pemerintah digunakan memperbaiki saluran yang rusak,” jelas Rohman.