Sementara itu, Kepala Dinas SDA-BMBK, Henri Lincoln, tercatat memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 3.638.658.583. Laporan ini disampaikannya pada 21 Maret 2025. Harta kekayaan Henri diperoleh dari sub total harta sebesar Rp 4.829.050.499 dikurangi hutang yang cukup besar, yakni Rp 1.190.391.916.
Aset terbesar Henri berupa tanah dan bangunan senilai Rp 3.000.000.000. Ia juga memiliki koleksi alat transportasi dan mesin senilai Rp 1.790.000.000 , yang mencakup tiga unit mobil, di antaranya Hyundai Minibus Listrik tahun 2023 dan Land Rover Devender tahun 1997.
Pengumuman LHKPN ini merupakan pemenuhan kewajiban penyelenggara negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Seluruh data yang tercantum didasarkan pada LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh penyelenggara negara melalui elhkpn.kpk.go.id.
Baca Juga:Ini Dia 10 Khasiat Minum Air Sereh Jahe Setiap HariNomor HP Kamu Dapat Saldo DANA Gratis hingga Rp445.000 Hari Ini Lewat Fitur DANA Kaget, Cek Cara Klaimnya!
Pengamat kebijakan publik Hamludin meminta Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dapat memilih sekretaris daerah yang memiliki kapabilitas, kredibilitas maupun loyalitas tinggi sehingga mampu menjalankan tugas sebagai panglima aparatur sipil negara di Kabupaten Bekasi secara optimal.
“Pada akhirnya memilih sekda itu hak prerogatif kepala daerah dan tahapan seleksi yang sedang berjalan saat ini bisa menjadi pertimbangan khusus. Ini saatnya bupati menemukan sosok yang betul-betul mampu membantu tugas-tugas kepala daerah, menjadi jembatan bagi para ASN serta memiliki loyalitas tinggi,” katanya.
Ia pun mengingatkan kepala daerah untuk mampu keluar dari tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun yang sarat kepentingan dalam menentukan sekda terpilih mendatang dengan berpegang teguh pada integritas calon kandidat.
Mengacu hasil survei penilaian integritas (SPI) lembaga anti rasuah KPK RI tahun lalu, sebanyak 17 persen responden menilai pemberian sesuatu memiliki pengaruh besar dalam promosi pegawai. 20 persen responden menilai pelapor korupsi yang melaporkan adanya tindakan korupsi mendapatkan respon negatif dari instansinya.
Mayoritas responden yakni 63 persen menilai nepotisme sering mempengaruhi keputusan dalam promosi maupun mutasi pegawai.
“Belajar dari pengalaman Gubernur NTB yang memutuskan tidak melantik kakaknya meski meraih nilai tertinggi pada seleksi terbuka karena terlalu riskan jika diisi orang terdekat,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyatakan, sosok Sekda yang diharapkannya adalah figur yang bisa bekerja sama, mampu meng-handle berbagai persoalan, dan sigap membantu kepala daerah dalam menyelesaikan masalah di Kabupaten Bekasi.