KBEonline.id- ASN Kabupaten Bekasi sedang galau, TKD terpangkas dari Pusat TPP ASN pun terancam dipotong. Janji Politik Ade-Asep di bisa gagal terealisasi alias tertunda.
Ya. Rencana pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah pada tahun anggaran 2026 mulai mengguncang fondasi keuangan daerah.
Di Kabupaten Bekasi, pemangkasan sebesar Rp 649 miliar bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi ancaman nyata bagi stabilitas fiskal, kesejahteraan ASN, dan kelangsungan program prioritas publik.
Baca Juga:Kejam Sekali Pelakunya, Jasad Bayi Ini Ditemukan di Pinggir Sawah dengan Mulut DilakbanSering Dibilang Mirip Purwakarta dan Purwokerto, Begini Perbedaan Penjelasan Secara Lengkap!
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron mengingatkan adanya dampak besar dari rencana pemangkasan dana transfer oleh pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat mengguncang stabilitas keuangan daerah dan berimbas langsung pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pemangkasan dana transfer lebih dari setengah triliun lebih. Dampaknya pasti terasa, terutama pada komponen TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Orang kan mendapatkan tunjangan besar karena beban kerja besar. Ketika beban kerja menurun, tentu ini juga akan menjadi pertimbangan,” kata Ade Sukron kepada Cikarang Ekspres, Senin (27/10).
Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bekasi akan terdampak oleh pengurangan anggaran ini, termasuk anggaran untuk kegiatan rutin dan operasional.
Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian besar-besaran agar anggaran tetap diarahkan pada sektor-sektor pelayanan publik yang esensial.
“Belanja pegawai merupakan salah satu pos terbesar dalam APBD. Jika tidak dilakukan penyesuaian, bisa membebani keuangan daerah. Sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas. Jadi jangan sampai belanja kelengkapan alat kantornya itu lebih besar dibanding belanja kebutuhan dinasnya, jangan sampai pembiayaan kegiatan intinya lebih kecil dibandingkan acara seremonialnya,” tegasnya.
Selain itu dirinya juga menegaskan bahwa pemerintah daerah juga harus lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mencari sumber pendanaan lain, termasuk memaksimalkan akses dana dari pemerintah pusat dan provinsi, serta mengoptimalkan penggunaan dana CSR untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.