Dana transfer tersebut terdiri dari berbagai jenis, di antaranya Dana Bagi Hasil (DBH) pajak sebesar Rp 209 miliar, DBH sumber daya alam sebesar Rp 7,2 miliar, serta DBH perkebunan sawit sebesar Rp 400 juta. Selain itu, Kabupaten Bekasi juga akan menerima Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1,27 triliun. Namun, sebagian besar DAU memiliki peruntukan khusus yang tidak bisa diubah, seperti pendidikan, kesehatan, dan pendanaan kelurahan.
“DAU ini ada peruntukkannya seperti untuk pendidikan, kesehatan dan juga untuk kelurahan. Ini yang walaupun ada dana transfer dari pusat tapi peruntukkannya enggak bisa kita otak atik, karena sudah mengunci,” ucap Gatot.
Selain pengurangan dana transfer, keuangan daerah juga terbebani oleh tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Gatot menyebutkan bahwa tunggakan iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2025 mencapai Rp 188 miliar. Jika digabungkan dengan kewajiban pembayaran iuran tahun 2026, totalnya diperkirakan mencapai Rp 500 miliar.
Baca Juga:Kejam Sekali Pelakunya, Jasad Bayi Ini Ditemukan di Pinggir Sawah dengan Mulut DilakbanSering Dibilang Mirip Purwakarta dan Purwokerto, Begini Perbedaan Penjelasan Secara Lengkap!
“Untuk menyesuaikan keuangan daerah, kami akan menerapkan skema pembayaran bertahap sesuai kemampuan anggaran. Kami juga akan melakukan pembaruan data untuk memastikan nilai iuran yang harus dibayarkan pada tahun 2026,” tandasnya. (Iky)