Menurut Bupati Aep, banyak pelaku usaha kecil di Karawang kini mulai bertransformasi menjadi lebih mandiri. Bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya berupa modal usaha, tetapi juga dukungan lain seperti fasilitas kemasan produk, pelatihan, hingga pendampingan usaha.
“Saya ingin bantuan ini lebih konkret, bukan berupa uang tunai. Misalnya untuk penguatan packaging produk UMKM, seperti yang kemarin kita lakukan pada produk bandeng, atau untuk nelayan di wilayah utara dengan hasil olahan ikan dan rumput laut. Itu yang akan kita perkuat,” ujar Aep.
Ia menekankan, peran dinas terkait harus benar-benar hadir di lapangan agar program ini berkelanjutan. Dinas Sosial juga diminta untuk menyalurkan bantuan pemberdayaan kepada masyarakat rentan agar bisa mandiri, seperti berjualan sembako atau usaha rumahan lainnya.
Baca Juga:Tulang Punggung Energi Jawa Barat di Bawah Tanah Cilamaya WetanKepala Kankemenag Karawang Buka Musda KKMTs, Momentum Sinergi Antar Madrasah
Bupati Aep menyebutkan bahwa bantuan ini bukan sekadar bantuan konsumtif, melainkan sarana pemberdayaan.
“Masyarakat harus diberikan edukasi dan dorongan untuk mau bekerja, sehingga bantuan yang diterima bisa menjadi modal usaha produktif,” jelasnya.
Selain penguatan UMKM, Bupati Aep juga menyinggung pentingnya sinergi pemerintah daerah, kecamatan, dan desa dalam melawan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi daring. Menurutnya, kedua hal tersebut kini menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pinjol ilegal dan judi online ini musuh kita bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus sinergi dengan kecamatan, desa, juga bersama Kapolres, OJK, dan Kementerian terkait. Cara tercepat adalah edukasi masyarakat, dan di sinilah peran PKK hadir di tengah warga,” tegasnya.
Dengan sinergi berbagai pihak, Bupati berharap bantuan UMKM yang naik menjadi Rp20 miliar dapat berdampak nyata, baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun melindungi masyarakat dari jeratan praktik keuangan ilegal.