KBEonline.id – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, buka-bukaan soal kondisi keuangan daerah yang kini ikut terdampak oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal itu diungkapkannya saat menggelar reses tahun sidang ke-II masa persidangan pertama tahun anggaran 2025 di Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Sabtu (01/11/2025).
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, masyarakat berhak menuntut pembangunan karena telah menunaikan kewajiban membayar pajak. Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami kondisi fiskal daerah yang tengah terbatas.
Baca Juga:Dapatkan Free Pemain OVR 106-113 dari Kode Redeem FC Mobile, 1 November 2025Mulai Besok, DPRD Kabupaten Bekasi Jalankan Reses Sekaligus Laporkan Kinerja
“Masyarakat punya hak untuk meminta, karena kewajibannya dia bayar pajak. Tapi mereka juga perlu paham kondisi saat ini. Ternyata transfer pusat ke daerah berkurang, dan itu berdampak ke pembangunan,” ujar Saeful.
Ia menegaskan, ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan warga bukan karena kurangnya perhatian pemerintah daerah, melainkan akibat menurunnya kemampuan fiskal daerah.
Meski begitu, pemerintah daerah dan DPRD terus berupaya mencari solusi agar program pembangunan tetap berjalan. “Pemerintah tidak serta-merta diam. Kita lakukan improvisasi dan inovasi,” katanya.
Salah satu langkah yang tengah disiapkan, lanjut Saeful, adalah merevisi atau membuat peraturan daerah (perda) baru yang berkaitan dengan pendapatan daerah, seperti pajak parkir dan pajak air tanah.
Upaya tersebut, diharapkan mampu menambah pendapatan asli daerah (PAD) untuk menutupi kekurangan akibat berkurangnya dana transfer dari pusat.
Lebih lanjut, terkait arah kebijakan pembangunan tahun 2026, Saeful menilai masyarakat hanya menginginkan hasil yang nyata dan bisa dirasakan langsung.
“Masyarakat itu sederhana. Yang penting pembangunan terlihat, pendidikan mudah diakses, dan layanan kesehatan tersedia,” ujarnya.
Baca Juga:Cara Ajukan Pinjaman KUR BRI 2025 Mulai Rp10 hingga Rp100 Juta dengan Cicilan 60 Bulan Buat Modal UsahaSetelah 50 Tahun Tayang, Super Sentai Resmi Berhenti, Diduga Merugi
Ia menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah akan terus mencari alternatif agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Hal-hal dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur harus tetap dipenuhi, walaupun mungkin belum maksimal,” tandasnya. (Iky)