Selain soal infrastruktur, Ia juga menegaskan pentingnya reses sebagai forum komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat.
Politisi Partai Golkar itu mengingatkan para anggota DPRD agar turut menjelaskan batas kewenangan pemerintah daerah, agar masyarakat memahami proses kebijakan publik.
“Kadang masyarakat minta sesuatu yang sebenarnya bukan kewenangan kabupaten. Misalnya pendidikan SMA, itu ranahnya provinsi. Kita hanya bisa mengusulkan,” tandasnya. (Iky)