KBEonline.id— Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Mumun Maemunah, menggelar kegiatan Reses I Tahun Sidang 2025/2026 di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 2 pada Minggu (2/11). Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat dari berbagai desa yang ingin menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang mereka hadapi.
Dalam kesempatan itu, Mumun Maemunah yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Karawang mengatakan bahwa reses merupakan momen penting untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat.
“Reses ini menjadi ajang bagi kami untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Apa yang disampaikan warga akan kami bawa ke rapat-rapat pembahasan di DPRD,” ujar Mumun, saat Kegiatan Reses I di Desa Bojongkarya.
Baca Juga:Komunitas “Teman Lari Kamu” Gaet 150 Peserta dalam Kolaborasi Perdana dengan MS GlowLebih Tulus dan Ceplas ceplos, Elektibilitas Purbaya Jauh di Atas Dedi Mulyadi
Ia menjelaskan, sebagian besar pertanyaan dan keluhan masyarakat masih berkaitan dengan infrastruktur, seperti kondisi jalan yang rusak, saluran air yang tidak berfungsi, hingga lampu penerangan jalan umum (PJU) yang belum merata.
“Banyak warga yang berharap agar jalan lingkungan dan saluran air segera diperbaiki karena berdampak pada aktivitas mereka sehari-hari,” tuturnya.
Selain masalah infrastruktur, masyarakat juga menyoroti Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang masih banyak membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah. Menurut Mumun, program Rulahu masih sangat dibutuhkan untuk membantu warga kurang mampu memperbaiki kondisi rumah mereka.
“Masih banyak rumah yang tidak layak huni. Warga berharap pemerintah bisa memperluas bantuan Rulahu,” katanya.
Dalam dialog tersebut, beberapa warga juga menyampaikan keluhan terkait pelayanan di RSUD Karawang, terutama mengenai antrian panjang di IGD (Instalasi Gawat Darurat).
“Warga mengeluh, mereka sering harus menunggu lama di IGD. Ada juga yang kesulitan karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan kamar,” ungkap Mumun.
Ia menambahkan, beberapa masyarakat tidak mampu bahkan kesulitan menanggung biaya transportasi untuk pengantar pasien menuju rumah sakit. “Ada warga yang bilang, mereka tidak punya cukup uang untuk ongkos pengantar pasien ke RSUD. Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah,” tegasnya.
Baca Juga:Deretan Sepatu Lari Adidas di Bawah Satu Juta, Cocok Buat Kalian Kamu Pelari Kalcer! Temukan Semua Kebutuhan Vape di RC Vape Store Perumnas Karawang
Masalah lain yang muncul adalah serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) di perumahan yang belum dilakukan oleh pengembang. Kondisi ini menghambat proses pembangunan dan penyaluran bantuan dari pemerintah.