KBEonline.id, BEKASI – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Putri Ramadhanty, memanfaatkan masa reses tahun sidang 2025 untuk menyampaikan laporan kondisi pemerintahan daerah kepada masyarakat di daerah pemilihannya.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan reses masa persidangan ke II tahun anggaran 2025, yang digelar di Perumahan Taman Sentosa, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan pada Senin (03/11/2025).
Dalam kegiatan yang dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga setempat itu, Putri menjelaskan sejumlah capaian dan tantangan yang tengah dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Bupati Ade Kuswara Kunang.
Baca Juga:Banjir Kembali Melanda Desa Karangligar, 321 Jiwa TerdampakSosialisasi Belajar Cinta tentang Bumi: Pertamina Dorong Edukasi Energi Bersih untuk Generasi Muda
Menurutnya, saat ini pemerintah daerah tengah fokus melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah. Upaya itu dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas instansi, terutama bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Kami di DPRD terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama Bapenda, untuk memastikan target PAD tercapai. Pendapatan daerah yang kuat akan menjadi dasar penting bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujar Putri Ramadhanty kepada Cikarang Ekspres.
Putri menjelaskan, langkah peningkatan PAD tidak hanya berfokus pada pungutan pajak, tetapi juga pembenahan sistem dan transparansi keuangan daerah. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dikelola harus bermuara pada kesejahteraan rakyat.
“Tujuan utama bukan sekadar menaikkan angka PAD, tapi memastikan dana publik digunakan secara tepat sasaran dan memberi manfaat nyata,” tambahnya.
Selain laporan tentang keuangan daerah, Putri juga menyampaikan bahwa Pemkab Bekasi tengah memperkuat pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan. Ia mendorong program kemudahan pembuatan akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) agar masyarakat dapat mengurus dokumen tanpa hambatan birokrasi.
“Program kemudahan pembuatan akta dan KK ini sudah dicanangkan. Kami ingin masyarakat bisa mendapat pelayanan cepat, terutama di wilayah pelosok yang jauh dari pusat pemerintahan,” tuturnya.
Putri menilai, peningkatan pelayanan publik harus menjadi prioritas bersamaan dengan peningkatan PAD, karena keduanya saling berkaitan. Pelayanan yang baik akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sementara kepercayaan itu menjadi kunci dalam menguatkan basis pajak daerah.