BEKASI, KBEONLINE.ID – Kabupaten Bekasi menghadapi tantangan serius dalam pemerataan pendidikan. Berdasarkan data Verval Anak Tidak Sekolah (ATS) Pusdatin Kemendikbudristek tahun 2025, tercatat 37.718 anak di wilayah ini belum menikmati pendidikan formal secara utuh.
Rinciannya, 18.734 anak belum pernah sekolah, 10.076 anak putus di tengah jalan, dan 8.908 anak berhenti setelah lulus tanpa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jumlah itu menempatkan Bekasi dalam 10 besar daerah dengan ATS tertinggi di Jawa Barat.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturahman, mengakui bahwa angka ATS di wilayahnya masih tergolong tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun ajaran baru. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari keterbatasan akses sekolah, kondisi ekonomi keluarga, hingga faktor sosial budaya.
Baca Juga:Bupati Bekasi Ungkap Biang Banjir di Sukatani: Tanggul BBWS Tak OptimalBupati Terapkan Reward-Punishment: TPP ASN Bekasi Kini Berbasis Kinerja, Pejabat Males Siap-Siap Kena Sanksi
“Permasalahan ATS tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Pendidikan. Ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor,” kata Imam usai menggelar pertemuan dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, belum lama ini.
Iman menjelaskan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi bersama BBPMP Jawa Barat telah memulai langkah pendampingan ATS di tiga desa dan satu kelurahan dengan target penurunan ATS sebesar 20 persen pada tahun 2025. Selain itu, program wajib belajar 13 tahun dari PAUD hingga SMA direncanakan mulai diberlakukan pada tahun 2026.
Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memadankan data ATS dengan data kependudukan.
Hal ini bertujuan agar identitas setiap anak dapat terverifikasi dengan benar. Disdukcapil juga siap memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi anak yang belum memilikinya.
Perwakilan BBPMP Jawa Barat, Liesna Dyah P menegaskan bahwa persoalan ATS tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Pendidikan. Diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian Agama hingga Pemerintah Desa.
Liesna juga menyoroti pentingnya pendataan yang valid dan menyeluruh terkait jumlah serta penyebab anak tidak sekolah. “Data yang valid menjadi langkah awal untuk menentukan solusi yang efektif,” tambahnya.
Tak hanya itu, BBPMP Jawa Barat juga mendorong Pemkab Bekasi untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan ATS sebagai wadah koordinasi lintas instansi.