KBEonline.id — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Sri Rahayu, melaksanakan fungsi pengawasan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang serta DPMD Provinsi Jawa Barat dalam rangka mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Berbasis Elektronik Tahun 2025 yang dijadwalkan akan berlangsung pada 28 Desember mendatang.
Kegiatan yang digelar di Kantor DPMD Karawang ini diikuti oleh panitia Pilkades dari sembilan desa yang menjadi lokasi pelaksanaan Pilkades. Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan Pilkades berjalan transparan, akuntabel, efisien, sekaligus meminimalisir potensi persoalan teknis maupun administratif di lapangan.
Dalam forum tersebut, Sri Rahayu menegaskan sejumlah hal penting yang perlu menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Pilkades berbasis elektronik. Ia menyoroti pentingnya kesiapan teknis perangkat elektronik, mulai dari sistem dan jaringan hingga prosedur pemungutan suara agar proses pemilihan berjalan lancar.
Baca Juga:TERBANG TINGGI, Crosser Astra Honda Yakin Tampil Kencang di Final Kejurnas Motocross 2025Kabupaten Bekasi Jadi Poros Baru Squash Jawa Barat, Ratusan Atlet Berebut Tiket Porprov 2026
“Identifikasi potensi risiko, seperti gangguan sistem, keamanan data, dan kesiapan operator juga sangat penting untuk dilakukan,” ujarnya, Jumat (7/11)
Selain aspek teknis, lanjutnya, perlu dilakukan penguatan koordinasi kelembagaan antara panitia desa, pemerintah daerah, dan pendamping teknis agar seluruh tahapan berjalan selaras.
“Dalam upaya meningkatkan partisipasi warga yang inklusif pada pelaksanaan Pilkades, perlu ditekankan pentingnya peningkatan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi di tingkat desa,” jelasnya.
Menurut Sri Rahayu, penerapan Pilkades berbasis elektronik bukan sekadar langkah modernisasi, melainkan juga upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Oleh karena itu, aspek pengawasan, transparansi, dan kesiapan teknis menjadi kunci keberhasilan.
“Pilkades berbasis elektronik harus menjadi model tata kelola pemerintahan desa yang lebih progresif. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan teknis, sumber daya manusia, dan kejelasan SOP di setiap tingkatan,” tegasnya.
Melalui kegiatan pengawasan ini, Sri Rahayu mendorong seluruh pihak terkait untuk terus memperkuat koordinasi, melaksanakan simulasi teknis, dan memberikan pendampingan intensif.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan Pilkades berbasis elektronik di Kabupaten Karawang berlangsung lancar, jujur, demokratis, dan berkeadilan. (Siska)