KBEonline.id– Pemerintah Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, melantik dan mengukuhkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se-Desa Lambang Sari, masa bakti 2025-2030.
Pelantikan dan mengukuhkan Ketua RT/RW ini turut dihadiri, Pj Sekda Bekasi, Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Camat Tambun Selatan, Kepala Desa Lambang Sari, serta unsur terkait lainnya. Pada Sabtu (8/11/25) di Aula Kantor Desa Lambang Sari.
Pj Sekda Bekasi, Ida Farida menyampaikan, pelantikan dan pengukuhan Ketua RT/RW ini merupakan wujud nyata dari nilai-nilai demokrasi ditingkat paling dasar.
Baca Juga:Liburan Akhir Pekan Sepuasnya di Desa Cibuntu, Wahana Seru Cuma Rp 50 RibuHankook Tire Raih Penghargaan Kodim 0509 Kabupaten Bekasi atas Kontribusinya dalam Program TMMD
Menurutnya, RT/RW bukan sekadar bagian dari struktur administratif pemerintahan, tetapi juga pondasi utama yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah desa dan daerah.
“RT dan RW adalah ujung tombak pelayanan publik. Mereka memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, serta menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah. Dari sinilah semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial tumbuh di tengah masyarakat,” tuturnya.
Ida menekankan, peran Ketua RT dan RW tidak hanya sebatas menjalankan urusan administratif, tetapi juga membangun solidaritas sosial dan harmoni antarwarga. Ia mengajak seluruh Ketua RT dan RW yang baru dilantik agar memandang jabatan ini sebagai ladang pengabdian yang dilandasi keikhlasan, integritas, dan tanggung jawab moral kepada masyarakat.
“Laksanakan amanah ini dengan niat tulus untuk mengabdi. Jabatan ini bukan sekadar posisi formal, melainkan sarana untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” tegasnya.
Lebih jauh, Ida Farida menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berupaya memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan desa, termasuk RT dan RW, agar semakin responsif terhadap kebutuhan warga. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan masyarakat merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan.
“Kami mendorong agar seluruh unsur pemerintahan hingga ke tingkat lingkungan mampu bekerja bersama-sama. Dengan sinergi yang kuat, pembangunan tidak hanya berjalan dari atas ke bawah, tapi juga tumbuh dari inisiatif masyarakat sendiri,” ujarnya.