Menurut Dion, banyaknya lulusan sekolah yang belum terserap dunia kerja serta maraknya pemagangan yang disalahgunakan menjadi persoalan serius di sektor ketenagakerjaan.
Ia meminta Pemkab untuk lebih ketat mengawasi pelaksanaan program pemagangan agar tidak dijadikan dalih perusahaan untuk menghindari kewajiban memberikan hak buruh.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyatakan bahwa pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan buruh maupun mahasiswa.
Baca Juga:3 Kecamatan Paling Tinggi Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak Tambun SelatanKantor Sudah Lapuk, Dishub Mau Rehab Terminal Cikampek dengan Anggaran Rp197.9 Juta
Ia memastikan pemerintah daerah akan menindaklanjuti dengan langkah konkret melalui kajian bersama berbagai pihak terkait.
“Terkait masalah pemagangan, kami menyepakati bahwa dalam waktu 14 hari akan dilakukan kajian mendalam. Jika memang pelaksanaannya tidak sesuai aturan dan merugikan masyarakat, tentu akan kita evaluasi bahkan bisa saja dicabut,” ujar Aep.
Bupati juga menyinggung salah satu tuntutan buruh terkait reforma agraria. Ia menjelaskan bahwa Pemkab Karawang berkomitmen mendukung kebijakan pertanian yang berpihak kepada masyarakat lokal, termasuk dalam hal kepemilikan lahan.
“Kalau orang luar memiliki lahan di Karawang, tentu ada batasan. Kami ingin kebijakan ini berpihak kepada warga yang memiliki KTP Karawang agar kesejahteraan petani lokal bisa terjamin,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Aep juga menyoroti sektor pendidikan. Ia menyebut sejak program Karawang Cerdas diluncurkan pada 2023, anggaran terus meningkat dari Rp15 miliar menjadi Rp 25 miliar di tahun 2025, dan direncanakan naik lagi menjadi hampir Rp30 miliar pada 2026.
“Saya tidak ingin bantuan pendidikan hanya untuk anak-anak pintar. Justru 60 persen anggaran kami arahkan untuk masyarakat tidak mampu agar mereka tidak putus sekolah,” ujarnya.
Selain itu, Aep menegaskan komitmennya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dengan mempermudah investasi yang ramah dan berkelanjutan. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja dapat menjaga hubungan industrial tetap kondusif.
Baca Juga:Ssst…, Kejari Endus Ada Dugaan Pungli Uang 'Urunan' Pegawai di Bapenda Kabupaten BekasiPersika Karawang 1951 Libas Persipasi 3-0, Ajun Cetak Dua Gol Gemilang di Stadion Punawarman
“Hubungan industrial harus dijaga dengan keterbukaan. Kami juga tidak ingin terjadi PHK massal. Meskipun pengawasan tenaga kerja ada di provinsi, kami akan tetap berkoordinasi agar hak-hak pekerja di Karawang terlindungi,” tutur Aep.(Aufa)