KBEonline.id, KARAWANG – Wakil Ketua Komisi II DPRD Karawang, Nurhadi tak ragu memberi rapor merah terhadap kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Karawang menjelang penutupan akhir tahun 2025. Kepala DPKP, Rochman dan jajaranya dinilai telah gagal menjalankan program-program di sektor pertanian yang menjadi prioritas janji politik Bupati dan Wakil Bupati karawang.
Satu di antaranya yakni kegagalan Rochman dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung bagi para petani. Pasalnya sebulan sebelum pergantian tahun, puluhan pekerjaan infrastruktur pertanian tak kunjung dikerjakan tanpa kejelasan alasan. Padahal, anggaran telah disediakan.
“Tak ada jalan lain selain Pak Bupati mengevaluasi Kadis DPKP dan seluruh jajarannya. Saya sebagai mitra kerja di Komisi II tak ragu memberi rapor merah terhadap kinerja DPKP,” kata Nurhadi.
Baca Juga:Kuota Haji Karawang 2026 Ditata Ulang, Pemerataan Masa Tunggu Jadi Prioritas NasionalDPRD Heran Serapan Anggaran DPKP Karawang Mandek di 57 Persen, Program Molor Bikin Petani Rugi
Nurhadi menilai, kendati dalam pekan atau beberapa hari ke depan program dilakasanakan atau dibangunkan, akan menjadi program yang dipaksakan.
“Kalau tetap dilaksanakan pun akan menjadi proyek yang dipaksakan. Bayangkan saja ini sudah lewat 45 hari kalender kalau dilaksanakan, artinya bisa nyebrang tahun, kalau diakali menggeser tanggal, bisa celaka berjamaah, itu pertama mau saya ingatkan. Kedua, intensitas hujan sudah mulai tinggi. Pekerjaan jalan usaha tani yang saat ini belum dilaksanakan oleh DPKP perlu cuaca yang bagus agar hasil optimal, kecuali kalau mau asal jadi. Ketiga, kondisi riil saat ini dari informasi yang saya dapatkan harga material sedang naik drastis, kalau tetap dilaksanakan, pemda rugi hasil tidak optimal, pengusaha rugi secara bisnis, dan petani menjadi yang paling dirugikan karena disediakan infrastruktur yang tidak layak,” kata dia.
Semua masalah yang kini dipikul oleh DPKP, kata Nurhadi harus bisa dijelaskan kepada publik, kenapa program-program yang harusnya bisa dijalankan awal atau minimal pertengahan tahun terkesan ditunda-tunda. Hal tersebut membuat masyarakat menaruh curiga apa yang terjadi di dalam birokrasi DPKP sehingga gagal mengeksekusi program di sektor pertanian yang menjadi isu prioritas bupati dan wakil bupati.
“Jangan sampai ternyata ada sesuatu di dalam DPKP, tapi yang menjadi korban dan yang terdampak justru masyarakat, khususnya para petani. Ini harus dipertanggungjawabkan. Tak ada jalan lain, memang Pak bupati harus mengveluasi DPKP,” kata dia.