Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Mumun Maemunah, menyampaikan, realisasi terakhir Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) baru mencapai 57 persen.
“Rata-rata realisasi OPD masih di bawah target, masih kecil. Apalagi DPKP baru 57 persen,” ujarnya, Senin, (17/11).
Ia menambahkan, DPRD melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) terus menekankan agar realisasi anggaran dimaksimalkan.
Baca Juga:Kuota Haji Karawang 2026 Ditata Ulang, Pemerataan Masa Tunggu Jadi Prioritas NasionalDPRD Heran Serapan Anggaran DPKP Karawang Mandek di 57 Persen, Program Molor Bikin Petani Rugi
“Termasuk DPKP, kita terus mendorong agar program berjalan sesuai rencana,” katanya.
Mumun mengaku heran dengan pola belanja di Kabupaten Karawang. Padahal, DPRD telah berulang kali mengingatkan agar pelaksanaan program dilakukan sejak awal tahun.
“Kalau pekerjaan program biasanya dihabiskan atau dikejar di akhir tahun, jadinya serapannya kecil. Tapi masih saja diulang terus,” ucapnya.
Ia meminta setiap OPD, terutama DPKP segera menyelesaikan program-programnya.
“Apalagi yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian, harus segera dituntaskan,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya penanganan program Jaringan Irigasi Tersier (JITUT). Mumun menegaskan, pemerintah daerah harus mempercepat realisasi program pertanian agar petani tidak dirugikan.
“Program harus berjalan tepat waktu agar hasil panen optimal,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta monitoring dan evaluasi yang lebih ketat terhadap setiap OPD.
Baca Juga:CIMB Niaga Gelar Wealth Xpo 2025, Tawarkan Wawasan Finansial dan Peluang Raih Hadiah EmasPHE ONWJ Inovasi Olah Limbah Cangkang Rajungan Jadi Pupuk Cair
“Kami akan terus memantau agar serapan anggaran agar bisa maksimal serapannya di akhir tahun ini,” tegasnya.
Dengan langkah ini, DPRD berharap produktivitas pertanian di Karawang tetap tinggi dan serapan anggaran lebih maksimal.
“Kita ingin semua program OPD tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (bbs/mhs)