“Inshaa Allah seluruh dokumen yang masuk ke DPMD dan telah clear secara administrasi langsung diproses ke BPKAD. Dan seluruh dokumen yang sudah masuk ke BPKAD hari ini dipastikan cair,” jelasnya.
Ida menegaskan, kendala utama selama ini berasal dari perangkat desa yang lambat menyampaikan atau memperbaiki berkas administrasi sebelum diteruskan ke kecamatan dan DPMD.
“Jumlah desa seluruhnya 179 desa. Dokumen harus melalui kecamatan terlebih dahulu untuk vervali, setelah lengkap baru diserahkan ke DPMD. Jika lengkap, langsung naik ke BPKAD untuk proses pencairan. Yang tidak lengkap, mohon maaf harus diperbaiki dulu. Semua berangkat dari tertib administrasi,” katanya.
Baca Juga:Sekolah Rawan Bullying , KPA Jabar Minta Disdik Intensifkan Konseling di SekolahRekomendasi 7 Langkah Memilih Facial wash untuk Remaja dan Link Produk Terbaru
Selain itu, Ida juga menekankan pentingnya akurasi data kependudukan, khususnya untuk pendataan BPJS bagi warga desil 1-5. Setiap perubahan status warga seperti meninggal dunia, kelahiran, pindah, maupun pendatang baru wajib segera dilaporkan agar kepesertaan BPJS tepat sasaran.
“Jangan sampai pemerintah tetap membayar premi sementara warganya sudah meninggal sejak lama. Itu tentu merugikan daerah,” tandasnya.
Sementara itu, di lapangan, pencairan honor tersebut disambut positif para ketua RT. Salah satunya Ketua RT 08 RW 03 Perumahan Bintang Sriamur Residence, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Dedi Beben. Ia menilai istilah gaji kurang tepat untuk menyebut bantuan ini.
“Sebenarnya kalau ngomongin gaji itu nggak tepat. Ini masuknya dana apresiasi atau honor, karena kalau gaji kan ada hitungan UMR-nya. Ini lebih ke bentuk penghargaan pemerintah daerah kepada RT sebagai ujung tombak,” ujarnya.
Menurut Dedi, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kebutuhan lingkungan, terutama menjelang musim penghujan yang membutuhkan banyak kerja bakti dan kegiatan kebersihan.
“Kita manfaatkan untuk kepentingan lingkungan. Sekarang mau masuk musim hujan, banyak kerja bakti, bersih-bersih, apa yang dibutuhkan lingkungan. Ujung-ujungnya kan warga juga sering bilang, ‘Pak RT ini butuh ini, Pak RT butuh itu’, nah itu yang kita perhatikan,” katanya.
Ia juga mencontohkan pembangunan infrastruktur kecil seperti tembok penahan banjir yang sering kali menimbulkan defisit biaya.