Ia juga mengingatkan bahwa anggaran bukan untuk disimpan, melainkan untuk dikerjakan. “Serapan rendah menunjukkan perencanaan lemah dan pelaksanaan lambat. Jika ini terjadi, maka janji pemerintah kepada rakyat ikut tertunda. Anggaran ada, tapi manfaatnya tidak ada,” pungkasnya.
Fraksi PKS menuntut percepatan, kedisiplinan, dan tindakan tegas kepada OPD yang lamban mengeksekusi program. “Ini bentuk sayang kami kepada pemerintah daerah dan masyarakat Karawang, demi terwujudnya Karawang yang mandiri, maju, dan berdaya saing tinggi sebagaimana tertuang dalam RPJMD,” tutup Mumun. (Siska)