“Open bidding dan rotasi dilakukan tanpa imbalan dan tanpa pungutan. Tidak ada yang bisa mengatasnamakan saya atau pimpinan untuk menjanjikan jabatan,” tegas Ade.
Ia juga menyatakan bahwa pentingnya transparansi dalam perizinan dan penyesuaian tata ruang agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
“Kita ingin membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tandasnya. (Iky)