KBEonline.id – Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menegaskan komitmennya memperkuat pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset secara komersial.
Ade mengatakan Pemkab Bekasi tengah menyiapkan rencana pembangunan gedung-gedung komersial apabila alokasi anggaran tahun depan mencukupi. Potensi kawasan industri dinilai menjadi peluang besar pengembangan aset daerah.
“Wilayah kita industri. Apakah nanti kita bangun gedung logistik yang disewakan ke pabrik-pabrik, atau apartemen dan wisma yang bisa dikomersialkan. PAD bisa kita ambil dari situ,” ujar Ade Kuswara Kunang kepada kbenline.id, Senin (1/12).
Baca Juga:Kejati Jabar Kawal Program Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2026, Begini Rambu-rambunyaKata-Kata Pemain Piala Dunia U-17 Setelah Debut di Persib Bandung
Selain pengembangan aset, pemerintah daerah juga memperketat retribusi dengan melibatkan Inspektorat untuk mengaudit pendapatan sejumlah unit usaha. “Misalnya satu kafe, pendapatannya berapa. Nanti kita audit dari bawah,” tambahnya.
Ade menyampaikan bahwa penataan BMD kini ditangani tim khusus. Satgas aset daerah telah dibentuk, namun fokus utama saat ini adalah penganggaran tahun 2026. Ia menyebut pemerintahan sebelumnya belum sempat mengalokasikan anggaran untuk program strategis tersebut.
Dalam pertemuan bersama Forkopimda seperti Kajari, Kapolres, dan Dandim, Ade juga membahas peluang pengembangan aset berupa gudang hingga ruko yang dapat dikelola oleh Bapenda atau melalui skema non-BUMD.
Terkait legalitas aset, Bupati Bekasi turut berkoordinasi dengan Kepala BPN yang menjalankan program “100 kerja” untuk mempercepat proses sertifikasi aset daerah. “Mudah-mudahan aset milik kita segera punya hak milik. Insyaallah akan kita dorong terus,” katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menegaskan pesan utama Bupati bahwa seluruh urusan yang berkaitan langsung dengan masyarakat harus menjadi prioritas, terutama kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya.
“Pesan-pesan Pak Bupati tadi, urusan-urusan masyarakat itu harus kita prioritaskan, terutama yang mengikuti kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain,” ujar Endin.
Ia menambahkan, sebagai Sekda dirinya diminta lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat Kabupaten Bekasi, sekaligus menyikapi kondisi pemerintahan saat ini dengan langkah terukur.
Baca Juga:DPRD Karawang Nilai Kebijakan Kadeudeuh KORPRI Sudah Bagus, Minta Polemik Diselesaikan dengan JelasNah, Tunjangan DPRD Kabupaten Bekasi Dibidik Kejati, Harga Sewa Rumah Diduga Markup
Endin juga mengakui penurunan dana transfer umum dari pemerintah pusat menjadi tantangan serius bagi daerah. Untuk itu, pihaknya akan segera menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari BPKAD, Bappeda, Inspektorat, dan perangkat lainnya.