“Kami ini memakai DTSEN dari Kemensos. Datanya sudah given dari pusat, sedangkan verval di lapangan belum bisa maksimal sampai data terbaru turun dari Kemensos,” jelasnya.
Ia mengakui masih ada warga mampu yang masuk daftar penerima, sementara warga tidak mampu justru tidak terdata. Kondisi itu terjadi karena proses pembaruan data pusat belum sepenuhnya mengikuti perubahan ekonomi masyarakat yang dinamis.
“Ini persoalan yang dialami hampir semua daerah di Indonesia. Ada warga mampu yang masih dapat bansos, dan ada yang tidak mampu belum masuk data,” kata Alamsyah.
Baca Juga:Gara- gara Ulah Pengurus Lama, KORPRI Karawang Jelaskan Alasan Kadeudeuh Purna ASN Belum Sesuai Jelang Akhir Tahun Harga-harga di Karawang Terkendali, Bahkan Tiga Komoditas Alami Penurunan
Ia menyebut seluruh data penerima di Bekasi, mulai dari PKH hingga BPNT, tercatat dalam DTSEN.
Pihaknya juga menerima banyak keluhan masyarakat dan menindaklanjutinya dengan pengecekan sesuai prosedur.
“Ke depan, kami berharap datanya bisa lebih valid dan pemerintah daerah diberikan ruang serta waktu lebih besar untuk melakukan verval agar penyaluran semakin tepat sasaran,” tandasnya. (Iky)