Angka Kemiskinan di Bekasi Menurun

Angka Kemiskinan
Angka Kemiskinan di Bekasi Menurun. --KBEonline.id--
0 Komentar

BEKASI, KBEONLINE.ID – Kabupaten Bekasi kembali mencatat prestasi nasional setelah mampu menekan angka kemiskinan lebih cepat dibanding daerah lain. Namun di balik capaian itu, pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan rumah besar terkait kemiskinan ekstrem dan kesenjangan wilayah.

Data BPS 2025 menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Bekasi turun dari 4,7 menjadi 4,3 persen, sementara kedalaman kemiskinan menyusut menjadi 0,26 persen lebih rendah dari rata-rata nasional untuk daerah berkemampuan fiskal tinggi. Penurunan ini menjadikan Bekasi salah satu yang terbaik di Jawa Barat.

Kementerian Dalam Negeri pun mengganjar penghargaan kepada Kabupaten Bekasi atas keberhasilannya menurunkan angka kemiskinan dalam acara “Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah” di Jakarta, Senin (1/12/2025). Acara tersebut turut dihadiri Mendagri Tito Karnavian.

Baca Juga:Bekasi Peduli Korban Banjir dan LongsorPuluhan Rumah di Setu Rusak Dihajar Puting Beliung, Ratusan Jiwa Terdampak Mengungsi ke Tempat Aman

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya bersama dalam menurunkan angka kemiskinan telah berjalan di jalur yang tepat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga,” kata Bupati Ade Kuswara Kunang kepada Cikarang Ekspres Selasa (2/12).

Kabupaten Bekasi menjadi satu dari 31 kabupaten/kota di Indonesia yang meraih penghargaan tersebut. Penghargaan diberikan juga pada 17 pemerintah provinsi. Namun tidak ada nama Pemprov Jabar.

Hanya ada tiga daerah yang memeroleh penghargaan di Jabar yakni Kabupaten Bekasi, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bekasi mendapatkan penghargaan dalam kategori daerah dengan kemampuan fiskal tinggi.

Ade mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dan dukungan penuh masyarakat. Keberhasilan menunjukkan efektivitas berbagai program pengentasan yang telah dijalankan.

Kendati begitu, Ade menegaskan Pemkab Bekasi tidak hanya berfokus pada intervensi berbasis data. Kebijakan pun dapat memperluas jangkauan pelayanan sosial agar semakin tepat sasaran, memperkuat inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mempercepat program pembangunan di berbagai sektor.

“Kami ingin memastikan setiap program benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Jadi bukan penghargaannya, melainkan bagaimana programnya benar-benar tepat ke masyarakat,” ucap dia.

Seperti diketahui, angka kemiskinan merupakan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Ini adalah ukuran statistik untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar minimum, seperti pangan, sandang, dan papan.

0 Komentar