Sedangkan kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap rumah tangga miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, yang menunjukkan kondisi kemiskinan yang lebih parah.
Meski menyandangkan predikat sebagai daerah penyumbang realisasi terbesar di Jawa Barat, kemiskinan di Kabupaten Bekasi masih menjadi persoalan. Pada 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi bahkan melonjak hingga mencapai 5,21 persen. Bahkan berdasarkan data Dinas Sosial 2022, 3.500 warga Kabupaten Bekasi masuk kategori miskin ekstrem.
Meski begitu, sejumlah program dilakukan untuk mengintervensi angka tersebut. Beberapa program di antaranya pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan jamban di setiap rumah hingga bantuan keuangan. Mulai 2022, tren kemiskinan makin menurun.
Baca Juga:Bekasi Peduli Korban Banjir dan LongsorPuluhan Rumah di Setu Rusak Dihajar Puting Beliung, Ratusan Jiwa Terdampak Mengungsi ke Tempat Aman
Sementara itu, Menurut Tito menyatakan penghargaan tersebut merupakan penilaian terukur terhadap capaian setiap pemerintah daerah. Nantinya, tidak sekadar penghargaan, pemerintah daerah yang berprestasi akan diganjar insentif fiskal.
“Mulai tahun 2026, sejumlah kategori seperti penanganan inflasi, stunting, dan pertumbuhan ekonomi akan mendapatkan insentif dengan nilai yang lebih besar. Kebijakan ini diharapkan menjadi pemacu bagi daerah untuk terus berinovasi dan memperkuat program pembangunan,” katanya, dalam keterangan pers. (Iky)