KBEonline.id, KARAWANG — Anggota DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mendorong Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengambil langkah proaktif dengan melobi Kementerian Keuangan untuk merespons pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai lebih dari Rp700 miliar.
Rahmat menilai persoalan serupa terjadi secara nasional, seiring kebijakan pengetatan anggaran pemerintah pusat. Dana daerah yang terlalu lama mengendap tanpa perencanaan program berpotensi ditarik kembali.
“Kalau dana terlalu lama di kas daerah, pasti ditarik lagi. Kecuali memang sudah ada program yang jelas dan terukur,” ujar legislator yang akrab disapa Kang Toleng, Senin (8/12).
Baca Juga:Dibalut Nuansa Budaya, Anggota DPRD Jabar Sri Rahayu Agustina Gelar Layanan Publik TerpaduPDAM Tirta Tarum Gelar Promo Akhir Tahun, Pasang Baru Gratis untuk Warga
Ia menyebut pemotongan TKD di Jawa Barat hampir mencapai Rp4 triliun. Jika dirata-ratakan, setiap daerah terdampak sekitar Rp500 miliar. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tidak seharusnya hanya pasrah.
“Karawang memang berat, tapi jangan diam. Harus ada langkah formal ke Kemenkeu, bukan sekadar main-main apalagi kongkalikong,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki peluang mendapatkan dukungan anggaran sepanjang pengajuan dilakukan dalam bentuk program yang jelas dan selaras dengan prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau programnya mendukung program nasional, biasanya disetujui. Misalnya pembangunan 3 juta rumah, rutilahu, atau program Makan Bergizi Gratis. Itu semua butuh dukungan dari daerah,” ujarnya.
Sektor pendidikan juga memiliki ruang besar, terutama untuk program yang menyangkut kebutuhan SD dan SMP. Ia mencontohkan Kabupaten Bogor dan Bandung yang dinilai aktif melakukan lobi sehingga mendapat dukungan anggaran pusat.
Rahmat mengaku siap menyampaikan langsung rekomendasi tersebut kepada Bupati Karawang.
“Tentu akan saya sampaikan ketika waktunya tepat,” katanya.