KBEONLINE.ID KARAWANG — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X, Hj. Sri Rahayu Agustina, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Karawang, Senin (15/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Sri Rahayu menyampaikan bahwa DPRD Jawa Barat secara aktif mengakomodasi berbagai kegiatan di Jawa Barat, khususnya dalam penguatan pendidikan politik dan demokrasi di tingkat SMA dan SMK.
Sri Rahayu yang membidangi Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini juga menyinggung sejumlah masukan strategis yang pernah ia sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya terkait penanganan banjir Karangligar yang hingga kini belum memiliki solusi permanen.
Baca Juga:Sepanjang Tahun 2025 Kanal Tangkar Karawang Terima 6.360 Aduan WargaRatusan Warga Sukadami Dapat Bantuan Sembako dari Swasta Hingga Pemerintah Pusat
Menurutnya, persoalan banjir di Karangligar sudah berlangsung selama puluhan tahun dan kerap terjadi hingga 10 kali dalam setahun. Namun, setiap kali dipertanyakan, jawabannya selalu berkutat pada proses kajian tanpa realisasi konkret.
Ia mengungkapkan, sebelum pelantikan gubernur, dirinya sempat dipanggil langsung untuk menyampaikan pandangan. Dalam pertemuan tersebut, Sri Rahayu mempertanyakan langkah nyata penanganan Karangligar yang selama ini belum menunjukkan hasil signifikan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, sempat menyampaikan rencana pembangunan waduk di wilayah Bogor yang diharapkan dapat mengurangi dampak banjir, meski belum memberikan solusi langsung dalam jangka pendek.
Pada masa kepemimpinan gubernur berikutnya, muncul rencana pembangunan embung serta perbaikan pintu air dengan estimasi anggaran sekitar Rp2 miliar. Sri Rahayu menyatakan akan mengomunikasikan hal tersebut dengan PUPR Jawa Barat agar dapat direalisasikan.
Ia berharap, solusi konkret dapat masuk dalam anggaran tahun 2025, sehingga persoalan banjir Karangligar tidak lagi menjadi masalah tahunan bagi masyarakat.
Selain banjir, Sri Rahayu juga menyinggung keberhasilannya dalam mendorong percepatan pembangunan jalan longsor di Wanasari, yang kini telah rampung setelah mendapat perhatian dari Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Di sektor kesehatan, ia menyoroti kelanjutan pembangunan RSUD Karawang yang sempat terhenti akibat keterbatasan anggaran. Menurutnya, kebutuhan dana mencapai sekitar Rp60 miliar, terdiri dari Rp30 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp30 miliar untuk peralatan medis.