Berdasarkan pembahasan, kata Nyumarno, Data Desa Presisi menjadi solusi persoalan data yang terjadi selama ini. Data Desa Presisi menawarkan pendekatan yang lebih akurat dan terintegrasi, dengan memanfaatkan teknologi drone, citra satelit, sistem informasi geografis (SIG), pengumpulan data, dan partisipatif.
Nyumarno mengatakan, Data Desa Presisi sudah diujicobakan di dua kecamatan yakni Muaragembong dan Bojongmangu serta di Kelurahan Sertajaya, Cikarang Timur. Hasilnya, pendataan lebih presisi dan tepat sasaran.
“Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.
Baca Juga:Naik Lagi, Harga Emas Antam Terbaru Hari ini 17 Desember 2025, Tembus Rp6.000 Per GramDisdikpora Tingkatkan Kedisiplinan Pelajar Lewat Pendidikan Karakter Bangsa dan Pembinaan Bela Negara
Dengan ditetapkannya raperda tersebut, Data Desa Presisi akan diterapkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi. Pendataan akan dilakukan dengan metode sensus yang melibatkan para pemuda setempat.
“Yang membedakan dengan data yang di BPS, kalau BPS itu kan survei sedangkan ini sensus. Dan petugas sensusnya harus yang benar paham lokasi tersebut hingga menugaskan pemuda pemudi setempat,” ucap dia.
Penerapan Data Desa Presisi pun, lanjut Nyumarno, telah diikuti dengan kebijakan penganggaran. Sedikitnya Rp 13,5 miliar disiapkan untuk melakukan pendataan yang targetnya dimulai sejak awal tahun.
“Anggaran itu terdiri dari Pembangunan data center sebesar 2 miliar rupiah di Diskominfosantik, lalu 11 miliar rupiah untuk enumerator dan sekitar 450 juta rupiah untuk persiapan. Lalu untuk menghemat kami usulkan agar drone-nya menggunakan yang TNI AU, dapat segera dikoordinasi. Yang jelas optimis targetnya selesai di satu anggaran yaitu di APBD murni. Jadi Data Desa Presisi ini bisa segerakan digunakan,” ucap dia.
Nyumarno mengatakan, Data Desa Presisi akan menjadi data dasar dan rujukan atas arah kebijakan daerah dalam penyusunan RPJMD, RPD, dan RKPD.
“Selain itu, juga bertujuan menciptakan sistem informasi desa dan kelurahan yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya. (Iky)