KBEonline.id – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang tidak hanya berdampak pada struktur kepemimpinan daerah. Di sisi lain, kondisi psikologis aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi turut terganggu.
Sejumlah pegawai mengaku diliputi rasa cemas pasca-penangkapan tersebut. Tidak sedikit ASN yang mempertanyakan latar belakang kasus yang menjerat pimpinan daerahnya, sementara sebagian lainnya khawatir proses hukum itu merembet ke sektor-sektor pemerintahan lain.
Situasi tersebut membuat suasana kerja di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi lebih tertutup. ASN cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan dan memilih membatasi komunikasi, terutama terkait program dan kegiatan yang bersinggungan dengan anggaran.
Baca Juga:Saking Banyaknya, Pelantikan P3K Paruh Waktu Karawang Digelar 2 SesiTeknologi Berbasis Suara, Qiscus Akuisisi Kokatto, Perkuat Solusi AI Enterprise dan Kapabilitas AI Voice
“Kadang walaupun jauh tapi masih bertanya-tanya. Masa sih bisa? Kami juga walaupun enggak ada kaitannya jadi ikut takut,” kata salah seorang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Selasa (23/12).
“Ya bener sih kerja mah tinggal kerja saja, cuma tetap saja kepikiran,” kata pegawai lainnya.
Terdampaknya psikologi para ASN dibenarkan Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja. Untuk itu, sebelum memulai kembali roda pemerintahan, dia ingin fokus pada penguatan mental para pegawai.
“Jadi apapun yang terjadi, kita tetap relaks, kita harus yakin ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Jadi kita jangan drop. Ini kan sekarang gimana caranya, kita jangan drop,” ucapnya.
Pasca ditugaskan memimpin Kabupaten Bekasi, Asep langsung mengumpulkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, baik kepala dinas hingga para camat. Dia memastikan kinerja pemerintah daerah tetap berjalan, termasuk pelayanan kepada masysrakat.
“Sebagai pelaksana tugas Bupati, amanah ini saya jalankan semata-mata untuk memastikan kesinambungan pemerintahan tetap stabil, program kegiatan berjalan, dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu serta tetap menjadi prioritas utama,” kata Asep.
Disisi lain, puluhan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggeledah sejumlah ruangan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang Pusat, Senin (22/12/2025). Salah satu yang digeledah yakni ruang kerja bupati.