Berdasarkan pantauan “Cikarang Ekspres” di lapangan, penyidik berjumlah sekitar 40 orang. Awalnya mereka memasuki Kantor Bupati Bekasi sekitar pukul 12.36.
Penyidik lembaga antirasuah itu berpakaian kemeja putih dan mengenakan masker menggeledah mencari barang bukti lain dan selama sekitar 7,5 jam akhirnya penyidik meninggalkan Gedung Bupati Bekasi.
Kemudian, puluhan penyidik KPK keluar dari gedung bupati sekitar pukul 19.50 WIB. Awalnya, tiga petugas KPK bersama aparat kepolisian terlihat turun dari lantai dua gedung bupati.
Baca Juga:Saking Banyaknya, Pelantikan P3K Paruh Waktu Karawang Digelar 2 SesiTeknologi Berbasis Suara, Qiscus Akuisisi Kokatto, Perkuat Solusi AI Enterprise dan Kapabilitas AI Voice
Selang delapan menit kemudian, tepat pukul 19.58 WIB, rombongan penyidik KPK lainnya menyusul turun melalui tangga dari lantai dua. Sebagian penyidik terlihat menggunakan lift sambil membawa empat koper yang diduga berisi dokumen dan barang bukti terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Satu koper lainnya dibawa melalui tangga.
Total lima koper langsung dimasukkan ke dalam kendaraan dan rombongan penyidik KPK pun meninggalkan Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada keterangan resmi yang disampaikan KPK di lokasi penggeledahan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain melakukan penggeledahan, penyidik KPK juga memanggil sejumlah kepala dinas yang ruang kerjanya sebelumnya telah disegel. Dalam proses tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja turut hadir didampingi Sekretaris Daerah Endin Samsudin.
Asep mengaku tidak ada komunikasi khusus dengan para penyidik. Dia hanya menerima penyidik yang hadir meminta izin melakukan penggeledahan.
“Iya tadi izin kalo penyidikan datang. Terus karena ijin penyidikan datang, ‘kami akan memeriksa ruangan yang digeledah’ begitu. Setelah itu langsung mereka ke ruangan masing-masing yang kemarin digeledah,” ucap dia.
Asep juga tidak mengetahui berapa lama penggeledahan. Yang jelas dia memastikan tidak ada kegiatan yang mengganggu operasional pemerintahan. “Iya juga belum tahu (setelah digeledah segel dibuka atau tidak). Nanti dilihat sore. Selanjutnya yang mendampingi Pak Sekda,” ucap dia.
Sementara itu, Asep telah menetapkan sembilan poin utama dalam upaya perbaikan Pemkab Bekasi. Pertama, menjaga kelangsungan pemerintahan dan pelayanan publik agar tetap berjalan optimal.