Bupatinya Ditangkap KPK Psikologi ASN di Kabupaten Bekasi Terganggu

ASN
ASN Pemkab Bekasi
0 Komentar

Kedua, fokus pada tugas pokok dan fungsi secara profesional. Ketiga, optimalisasi realisasi pendapatan daerah. Keempat, percepatan dan peningkatan kualitas realisasi belanja daerah agar tidak menumpuk di akhir tahun dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian.

Kelima, penguatan pengendalian dan akuntabilitas anggaran melalui tertib administrasi dan transparansi. Keenam, peningkatan koordinasi dan sinergi antar-SKPD serta bagian di Sekretariat Daerah. Ketujuh, monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Kedelapan, menjaga kondusivitas dan kedisiplinan ASN. Kesembilan, fokus pada program prioritas daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Asep juga menegaskan bahwa ke depan Pemerintah Kabupaten Bekasi akan mendapatkan pendampingan dari KPK. Ia menyatakan akan segera bersurat secara resmi kepada KPK untuk meminta pendampingan dalam pengelolaan pemerintahan dan anggaran.

Baca Juga:Saking Banyaknya, Pelantikan P3K Paruh Waktu Karawang Digelar 2 SesiTeknologi Berbasis Suara, Qiscus Akuisisi Kokatto, Perkuat Solusi AI Enterprise dan Kapabilitas AI Voice

“Kita dalam pengawasan, maka ke depan akan ada pendampingan KPK. Saya akan bersurat, konsultasi, supaya kita bekerja aman, nyaman, dan bisa tidur dengan tenang,” ujarnya.

Disisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron Anas mengatakan Asep harus bisa memastikan pemerintahan tetap berjalan mengingat terdapat beberapa agenda penting yang harus diselesaikan kepala daerah. Salah satu agenda penting itu yakni penandatanganan Perda APBD 2026 setelah evaluasi gubernur.

“Yang terdekat tentu saja penandatanganan hasil evaluasi dari provinsi terkait APBD 2026. Hasil evaluasinya sudah masuk dan rencananya di minggu ini sudah tanda tangan sehingga untuk tahun depan sudah berjalan,” ucap dia.

Selain itu, program prioritas lainnya yakni Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang rencananya bergulir di awal tahun. “Lalu tentu saja bagaimana memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. Kemudian melakukan identifikasi terkait hal-hal apa saja yang harus dibenahi. Saya pikir pembenahan ke dalam harus lebih dulu diutamakan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai haluan,” tandasnya. (Iky)

0 Komentar