Prasarana Penerangan Jalan Umum dan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Bekasi Baru Terpenuhi 30 Persen ‎

Penerangan Jalanan Umum Kabupaten Bekasi
Penerangan Jalanan Umum Kabupaten Bekasi
0 Komentar

KBEONLINE.ID KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi mengungkap pemenuhan prasarana keselamatan jalan, seperti rambu lalu lintas dan Penerangan Jalan Umum (PJU), sepanjang tahun 2025 baru mencapai sekitar 30 persen dari kebutuhan ideal.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh status urusan perhubungan yang masuk kategori urusan pemerintahan wajib nonpelayanan dasar, sehingga kerap tidak menjadi prioritas dalam alokasi APBD.

“Kalau dipresentasikan, kira-kira berapa jalan yang sudah dipasang rambu-rambu? Mungkin setidaknya 30 persen. Sama seperti PJU, 30 persen,” ujar Yana kepada Cikarang Ekspres, Minggu (28/12).

Baca Juga:Bupati Aep Monitoring Pilkades 2025 Berbasis Elektronik di Karawang Berjalan Kondusif, Warga Antusias Nyoblos

Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, total panjang jalan Kabupaten Bekasi mencapai 1.077 kilometer.

Namun, pesatnya pembangunan jalan tidak selalu diiringi dengan kelengkapan sarana pendukung, sehingga memicu kemacetan dan meningkatkan kerawanan kriminalitas di sejumlah wilayah.

Salah satu titik yang disorot berada di sepanjang jalur Cikarang-Bekasi Laut (CBL) hingga akses menuju kawasan permukiman padat penduduk.

Menurut Yana, setiap ruas jalan seharusnya dilengkapi sarana pendukung sesuai kelas jalan, baik kelas 1, 2, maupun 3. Penentuan kelas tersebut berpengaruh terhadap jenis dan jumlah rambu, terutama di titik-titik simpang.

“Jalan CBL dari Pulo Puter sampai Sukajaya itu bertemu dengan beberapa ruas, seperti ke Tambelang, Pasar Induk Cibitung, Sumberjaya, dan Kompas. Di situ perlu kejelasan kelas jalan dan berapa tiang rambu yang harus dipasang,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya dengan SDABMBK, untuk memetakan kebutuhan rambu, marka, PJU, hingga pengaturan lalu lintas. Ia menilai banyak paket pembangunan jalan yang belum dibarengi kesiapan anggaran untuk sarana pendukung tersebut.

“Dalam satu tahun Bina Marga membangun berapa titik? Itu harus diikuti persiapan ribuan rambu. Ketika jalan menjadi dua jalur atau empat lajur dan terjadi kemacetan, maka perlu kajian dan pemasangan traffic light,” ujarnya.

Baca Juga:Modus Penumpang Wanita, Tukang Ojek di Cikarang Jadi Korban Begal, Mata Disiram Lem BesiSepanjang Tahun 2025 Persib Bandung Hanya Telan 7 Kekalahan dan Cetak 69 Gol ‎

Selain itu, Yana pun tak menampik bahwa, ketiadaan rambu sesuai kelas jalan membuat fungsi pengaturan lalu lintas tidak optimal. Padahal, sektor transportasi memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian.

0 Komentar