KPK berharap penindakan hukum tersebut menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. “Kami berharap penindakan ini menjadi titik balik untuk memperkuat sistem dan tata kelola pemerintahan daerah,” pungkas Budi. (Iky)
Rapor Merah Pengadaan Bekasi
