PPPK Paruh Waktu sebagai Jalan Tengah
Dalam kondisi tersebut, PPPK Paruh Waktu muncul sebagai solusi kompromi. Skema ini memungkinkan pemerintah tetap mempertahankan tenaga kerja yang dibutuhkan, namun dengan pengaturan jam kerja, kontrak, dan anggaran yang lebih fleksibel.
PPPK paruh waktu bukan desain awal dalam UU ASN, melainkan kebijakan adaptif atas keterbatasan anggaran dan kelebihan pegawai di sejumlah daerah. Skema ini juga memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebutuhan layanan publik dengan kemampuan fiskal.
Bukan Solusi Sempurna, tapi Realistis
Secara historis, PPPK paruh waktu adalah hasil kompromi antara aspek kemanusiaan, tuntutan reformasi birokrasi, dan realitas anggaran negara. Meski menuai pro dan kontra, kebijakan ini dinilai sebagai solusi paling realistis saat ini dibandingkan opsi ekstrem lainnya.
Baca Juga:Jabar Diserang Wabah Super Flu, Pemkab Bekasi Siaga Meski Kasus Belum DitemukanRahasia Bersih Total, B ERL Makeup Remover vs Cuci Muka Biasa!
Ke depan, evaluasi dan penyempurnaan kebijakan tetap dibutuhkan agar sistem ASN semakin adil, profesional, dan berkelanjutan.