KBEONLINE.ID KABUPATEN BEKASI – Proses pengisian delapan jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi hingga kini masih belum menemui kejelasan atau terkatung-katung.
Kondisi tersebut terjadi seiring belum tuntasnya transisi pemerintahan pasca Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Salah satu penyebab mandeknya pengisian jabatan tersebut diduga lantaran berkas hasil open bidding yang telah dilaksanakan pada masa kepemimpinan Ade Kuswara Kunang belum sampai ke meja Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.
Baca Juga:ASN Kabupaten Bekasi Diminta Lebih Disiplin, Plt Bupati Asep: Saya Bangun Jam 4Bibir Gelap? B ERL Lip Stain Cover Total Tahan 8 Jam, Nggak Luntur Makan Pedes!
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja pun mengakui bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi hasil open bidding yang sebelumnya telah dilaksanakan.
Asep menjelaskan, proses seleksi terbuka pengisian delapan jabatan tersebut sejatinya telah dilakukan pada masa kepemimpinan Bupati Bekasi sebelumnya, Ade Kuswara Kunang. Namun hingga saat ini, dirinya belum memperoleh laporan hasil seleksi, termasuk daftar tiga besar peserta terbaik.
“Open bidding itu kan sudah pernah dilakukan waktu zamannya Pak Bupati Ade Kunang. Tapi sampai hari ini saya belum menerima laporannya. Tiga besar siapa saja, itu belum ada. Saya belum terima kertas apa pun,” kata Asep kepada Cikarang Ekspres, Senin (05/01).
Ia mengaku telah menanyakan langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Namun, instansi tersebut juga belum menyampaikan laporan resmi terkait hasil seleksi tersebut.
“Saya kemarin sudah ke BKPSDM, tapi dari sana juga belum ada laporan open bidding kemarin. Jadi saya belum menerima sama sekali,” ujarnya..
Asep menuturkan, sebelumnya proses pelantikan disebut-sebut hanya tinggal menunggu persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah persetujuan tersebut sudah turun atau masih tertahan.
“Informasinya terakhir kan tinggal menunggu pelantikan. Surat permintaan persetujuan ke Pemprov Jabar katanya sudah masuk. Tapi hari ini masih terganjal. Saya juga belum tahu, entah dari Jawa Barat atau dari kita, saya belum tahu,” ucapnya.