“Dari awal kita berharap kekosongan jabatan ini bisa segera diisi supaya pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal,” ujar Ade Sukron.
Menurutnya, dengan kondisi yang ada saat ini, Proses pengisian delapan jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi hingga kini masih belum menemui kejelasan atau terkatung-katung. Kondisi tersebut terjadi seiring belum tuntasnya transisi pemerintahan pasca Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Salah satu penyebab mandeknya pengisian jabatan tersebut diduga lantaran berkas hasil open bidding yang telah dilaksanakan pada masa kepemimpinan Ade Kuswara Kunang belum sampai ke meja Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja pun mengakui bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi hasil open bidding yang sebelumnya telah dilaksanakan.Asep menjelaskan, proses seleksi terbuka pengisian delapan jabatan tersebut sejatinya telah dilakukan pada masa kepemimpinan Bupati Bekasi sebelumnya, Ade Kuswara Kunang. Namun hingga saat ini, dirinya belum memperoleh laporan hasil seleksi, termasuk daftar tiga besar peserta terbaik.“Open bidding itu kan sudah pernah dilakukan waktu zamannya Pak Bupati Ade Kunang. Tapi sampai hari ini saya belum menerima laporannya. Tiga besar siapa saja, itu belum ada. Saya belum terima kertas apa pun,” kata Asep kepada Cikarang Ekspres, Senin (05/01).Ia mengaku telah menanyakan langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Namun, instansi tersebut juga belum menyampaikan laporan resmi terkait hasil seleksi tersebut.“Saya kemarin sudah ke BKPSDM, tapi dari sana juga belum ada laporan open bidding kemarin. Jadi saya belum menerima sama sekali,” ujarnya.Asep menuturkan, sebelumnya proses pelantikan disebut-sebut hanya tinggal menunggu persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah persetujuan tersebut sudah turun atau masih tertahan.“Informasinya terakhir kan tinggal menunggu pelantikan. Surat permintaan persetujuan ke Pemprov Jabar katanya sudah masuk. Tapi hari ini masih terganjal. Saya juga belum tahu, entah dari Jawa Barat atau dari kita, saya belum tahu,” ucapnya.Terkait langkah ke depan, Asep menyebut akan melakukan konsultasi jika nantinya dokumen tersebut telah diterimanya. Ia menegaskan belum bisa mengambil keputusan apa pun selama belum melihat langsung laporan resmi hasil seleksi.“Kalau nanti sudah sampai ke saya, baru saya komunikasikan lagi dengan dinas terkait, termasuk BKPSDM. Karena sampai sekarang saya belum menerima apa-apa,” tegasnya.Meski demikian, Asep memastikan roda pemerintahan di tahun 2026 tetap berjalan normal meski sejumlah jabatan masih kosong. Untuk sementara, posisi tersebut diisi oleh pelaksana tugas (Plt) dari pejabat yang relevan.“Pemerintahan harus tetap berjalan. Kan sekarang masih diisi dengan Plt-Plt. Kemarin juga kita isi lagi dengan sekretaris dinas yang memang sudah memidangi. Jadi kita isi dulu,” jelasnya.Menanggapi kekhawatiran para pejabat yang telah mengikuti open bidding namun belum juga dilantik, Asep meminta seluruh ASN tetap fokus bekerja dan menjalankan tugasnya dengan baik.“Sekarang kerja saja dulu. Kita rapihkan dulu. Jangan ke mana-mana pikirannya,” ujarnya singkat.Dalam kesempatan yang sama, Asep juga mengungkapkan perhatiannya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ia mengaku telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke instansi tersebut.“Saya sidak ke DPMPTSP karena saya ingin pelayanan satu pintu betul-betul berjalan. Nilai MCP kita kan turun sampai 80, saya ingin tingkatkan lagi. Targetnya kalau bisa sampai 90,” katanya.Menurut Asep, terdapat delapan area yang menjadi fokus pembenahan, mulai dari perizinan, pelayanan dasar, hingga pembinaan kepegawaian.“Semua itu akan kita benahi secara bertahap,” pungkasnya.Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menyayangkan belum terisinya delapan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Ia berharap kekosongan tersebut dapat segera diisi agar kinerja pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lebih maksimal.“Dari awal kita berharap kekosongan jabatan ini bisa segera diisi supaya pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal,” ujar Ade Sukron.Menurutnya, dengan kondisi yang ada saat ini, Pemerintah Daerah sebaiknya segera melakukan konsultasi dan mengambil sikap tegas terkait tahapan pengisian jabatan yang telah disiapkan. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi stagnasi dalam roda pemerintahan dan pengambilan kebijakan. “Dengan kondisi yang ada baiknya pemerintah Kabupaten Bekasi berkonsultasi untuk segera mengambil sikap terkait tahapan yang sudah ada,” pungkasnya. (Iky)