Sementara itu, Kepala Dusun Telaga Harapan, Jaenudin, menyebut sedikitnya 7.000 jiwa warga berpotensi terdampak jika underpass dibangun di dalam kawasan perumahan.
Dampak sosial yang dikhawatirkan antara lain meningkatnya kriminalitas, polusi, kebisingan, hingga terganggunya kenyamanan warga.
“Dampaknya terlalu luas. Kami paham di sana macet, tapi solusinya jangan mengorbankan kawasan perumahan. Ada opsi yang lebih elegan, yakni melalui Jalan Selang yang memang merupakan jalan milik pemerintah daerah,” ujarnya.
Baca Juga:Gubernur Minta Pemkab Posting Anggaran di Medsos, Plt Bupati Asep: Birokrasi Kita Rapikan DuluPengisian 8 Jabatan Pemkab Bekasi Terkatung-katung, Berkas Open Bidding Diduga Belum Sampai ke Plt Bupati Asep
Terpisah, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengaku baru mengetahui secara detail polemik rencana pembangunan underpass tersebut, meski isu telah bergulir sejak 2018.
Ia memastikan telah menerima aspirasi warga dan akan menindaklanjutinya.
“Tadi masyarakat datang menolak karena pembangunan underpass ini tidak ada izin dan tidak sesuai site plan. Saya akan panggil dinas terkait untuk memperdalam persoalan ini, setelah itu akan kita bicarakan kembali dengan masyarakat,” tandas Asep. (Iky)