Kbeonline.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang, bersama ayahnya, HM Kunang dan pihak swasta Sarjan, selama 40 hari ke depan.
Perpanjangan ini dilakukan karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas perkara, termasuk meminta keterangan saksi dan menelusuri bukti-bukti yang diperoleh dari penggeledahan di berbagai lokasi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, perpanjangan penahanan berlaku untuk ketiga tersangka.
Baca Juga:B ERL Body Serum WOW Lightening, Kulit Gelap Putih Cerah, UV Protection Gratis – Siang Bolak Balik Aman!Nekat Lanjutkan Renovasi Tanpa Izin, Karawang Theatre Night Kembali Ditegur Satpol PP
“Perpanjangan pertama ini dilakukan untuk 40 hari ke depan. Perpanjangan penahanan ini dibutuhkan, karena penyidik masih terus melengkapi pemberkasannya, termasuk dengan meminta keterangan kepada sejumlah saksi, maupun dari bukti-bukti yang diperoleh dan disita saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi,” ujar Budi Prasetyo, Selasa, (6/1).
Sebelumnya, tim penyidik melakukan serangkaian penggeledahan terkait perkara ini.
Pada 22 Desember 2025, KPK menggeledah kompleks perkantoran Pemkab Bekasi, termasuk ruang kerja Bupati serta sejumlah dinas terkait, dan mengamankan 49 dokumen serta lima barang bukti elektronik (BBE). Beberapa percakapan di telepon genggam ditemukan telah dihapus, dan KPK kini menelusuri pihak yang diduga memerintahkan penghilangan jejak komunikasi tersebut.
Keesokan harinya, 23 Desember 2025, rumah Bupati Bekasi dan kantor perusahaan milik ayahnya digeledah, dari mana penyidik mengamankan satu unit mobil Toyota Land Cruiser, dokumen, dan BBE. Sedangkan pada 24 Desember 2025, rumah Sarjan turut digeledah, dan sejumlah dokumen serta flashdisk diamankan sebagai barang bukti.
Ade Kuswara Kunang, ayahnya Haji Kunang, dan Sarjan resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2025 setelah tertangkap OTT KPK pada 18 Desember 2025.
Dugaan kasus ini bermula setelah Ade menjalin komunikasi dengan Sarjan, penyedia paket proyek di Pemkab Bekasi, sejak Desember 2024. Dalam rentang satu tahun, Ade diduga secara rutin meminta ijon proyek melalui perantara ayahnya dan pihak lain.
Total ijon yang diberikan Sarjan kepada Ade dan Haji Kunang mencapai Rp9,5 miliar. Selain itu, Ade juga diduga menerima aliran dana lain sepanjang 2025 sebesar Rp4,7 miliar, sehingga total penerimaan yang diterima mencapai Rp14,2 miliar.
Dalam kegiatan OTT, KPK turut mengamankan uang tunai Rp200 juta dari rumah Ade, yang merupakan sisa setoran ijon keempat dari Sarjan melalui perantara. (Iky)