KBEONLINE.ID KARAWANG – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD kembali mengemuka di tingkat nasional. Menyikapi hal tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Karawang menilai wacana tersebut memiliki sisi positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan secara matang.
Ketua Fraksi PKS DPRD Karawang, Mumun Maemunah, S.Si, mengatakan Pilkada melalui DPRD dinilai lebih efektif dan efisien dari sisi pembiayaan politik dibandingkan dengan Pilkada langsung yang selama ini berjalan.
Menurut Mumun, biaya kampanye Pilkada langsung tergolong sangat besar, mulai dari alat peraga kampanye (APK), media, transportasi, hingga aktivitas calon kepala daerah yang harus berkeliling menemui masyarakat.
Baca Juga:Wacana Pilkada Lewat DPRD, Fraksi Amanat Golkar Karawang Tegaskan Patuh Undang-UndangKabar Buruk bagi Jak Mania, Persija Bertemu Persib Tanpa Kekuatan Penuh Sang Topskor Kemungkinan Besar Absen
“Kalau lewat DPRD, calon kepala daerah tidak perlu lagi keliling masyarakat dan biaya kampanye bisa jauh lebih efisien, karena cukup dipilih oleh anggota DPRD yang mewakili masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing,” ujar Mumun pada Senin (5/1/2026).
Ia menambahkan, efisiensi biaya tersebut diharapkan dapat berdampak pada menurunnya praktik korupsi, karena kepala daerah terpilih tidak terbebani biaya politik yang terlalu tinggi. Selain itu, mekanisme Pilkada lewat DPRD juga dinilai dapat memperkuat peran anggota DPRD sebagai wakil rakyat.
“Anggota DPRD bisa memilih calon yang lebih berpengalaman dan kapabel, bukan semata-mata yang punya modal besar,” katanya.
Meski demikian, Mumun tidak menutup mata terhadap sejumlah dampak negatif yang mungkin muncul. Salah satunya adalah berkurangnya peran serta masyarakat dalam proses demokrasi karena tidak lagi memilih secara langsung.
Ia juga menilai kedekatan calon kepala daerah dengan masyarakat berpotensi menurun, karena selama ini interaksi langsung melalui kampanye menjadi sarana membangun kedekatan emosional dengan pemilih. Selain itu, Pilkada melalui DPRD dinilai dapat berdampak pada sektor ekonomi tertentu, seperti industri percetakan yang selama ini bergantung pada kebutuhan kampanye.
“Kampanye juga akan terasa lebih sepi. Tidak ada lagi kampanye terbuka yang biasanya ramai dihadiri masyarakat, karena prosesnya hanya berlangsung di lingkup DPRD,” ujarnya.